Kumpulan Opini Media Cetak

Ujian Moralitas Polri

2009-10-06T19:13:00.000-07:00

Hanya ada dua polisi yang baik: Patung polisi dan polisi tidur.

DALAM realitas penegakan hukum, kepolisian merupakan salah satu lembaga yang paling sering mendapat sorotan dari masyarakat. Selain jargon di atas, salah satu anekdot yang mungkin Anda sudah tahu, bunyinya begini:

Tiga polisi dunia berkumpul di tepi hutan. Masing-masing dari Kepolisian Jepang, Kepolisian New York (NYPD), dan Mabes Polri. Mereka berlomba menangkap kelinci yang akan dilepaskan ke hutan. Segala metode boleh dicoba, berikut teknologi yang mereka punya.

Polisi Jepang masuk ke hutan. Mereka menempatkan informan-informan di setiap pelosok hutan itu. Mereka menanyai setiap pohon, rumput, semak, dan binatang di hutan itu. Tidak ada pelosok hutan yang tidak diinterogasi. Setelah tiga bulan penyelidikan hutan secara menyeluruh, akhirnya polisi Jepang itu mengambil kesimpulan bahwa kelinci tersebut ternyata tidak pernah ada.

NYPD yang dilengkapi teknologi supercanggih khas Amerika juga harus berjuang keras. Setelah dua minggu bekerja tanpa hasil, mereka akhirnya membakar hutan sehingga setiap makhluk hidup di dalamnya terpanggang tanpa ada kekecualian. Akhirnya kelinci tersebut tertangkap juga hitam legam, dan mati tanpa bekas.

Polisi Indonesia, dengan tangan kosong, melenggang dengan santainya masuk hutan. Dua jam kemudian, mereka keluar dari hutan sambil membawa seekor tikus putih yang telah hancur badannya karena dipukuli. Tikus putih itu berteriak-teriak: "Ya ... ya ... saya mengaku! Saya kelinci! Saya kelinci!"

***

Dalam kajian ilmu hukum, khususnya mengenai pengajaran soal etika profesi hukum, humor dapat dilihat sebagai salah satu batu "uji kelayakan" terhadap moralitas penegak hukum yang sering didengungkan sebagai salah satu profesi luhur (officium nobile). Profesi luhur adalah profesi yang terikat pada kebutuhan-kebutuhan praktis masyarakat. Artinya, keluhuran itu selalu akan terlihat langsung oleh masyarakat melalui pengalaman-pengalaman konkret mereka berhadapan dengan penyandang profesi ini ketika menjalankan kekuasaan yang dimiliki.

Polisi sebagai salah satu penyandang profesi hukum harus paham benar bahwa moralitas mempunyai keterkaitan erat dengan konteks penggunaan kekuasaan secara ilegal. Adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan inilah yang menyebabkan polisi dituntut memiliki derajat moralitas yang standarnya harus dikerek paling tinggi di antara profesi lain. Sekali seseorang ditempatkan sebagai pesakitan hukum yang berhadapan langsung dengan polisi, dia tidak pernah memiliki pilihan untuk pergi mencari polisi yang menurutnya mampu memberikan pelayanan lebih baik atas perkara yang dituduhkan kepadanya. Berbeda misalnya dengan pasien rumah sakit yang bebas kapan saja apabila dia tidak merasa kurang mendapat perawatan yang baik dapat memilih dokter dari rumah sakit lain.

Apabila polisi tetap ingin mempertahankan predikat moral yang dimilikinya, tentu tidak ada pilihan lain kecuali mampu mengelola kekuasaan yang dimiliki sehingga menjadi kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Polisi tidak boleh memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan permufakatan jahat dengan tujuan mengambil keuntungan yang bersifat pribadi maupun kelompok. Di titik ini juga diingatkan kepada semua pihak ataupun otoritas yang secara hierarki ketatanegaraan memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk tidak menjadikan polisi sebagai tameng demi kepentingan korup dan busuk.

***

Tentu saja, salah satu cara paling efektif untuk membuktikan kepada publik bahwa semua gurauan bernada minor yang ditujukan terhadapnya adalah keliru dan sekaligus sebagai penegasan akan adanya moralitas yang baik saat ini adalah bagaimana sikap polisi dalam menangani kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dua orang wakil pimpinan KPK ketika mengeluarkan surat pencekalan terhadap Anggoro Wijaya.

Namun, celakanya, saat ini publik menangkap ke arah pembenaran anekdot. Dimulai dari tidak terlalu jelasnya indikator dan bukti hukum apa yang digunakan dalam kasus ini, disusul kemudian dengan penyangkalan-penyangkalan atas pernyataan yang disampaikan Kapolri. Pertama, Kapolri menyatakan bahwa penyidikan kasus suap Bibit dan Chandra berdasarkan laporan Antasari Azhar (AA) pada 6 Juli 2009 dan bukan berdasar testimoni AA. Pernyataan ini kemudian dibantah kuasa hukum AA yang menyatakan bahwa permintaan membuat laporan dan testimoni datang dari polisi.

Kedua, Kapolri menyatakan bahwa walaupun Ary Muladi telah mengucurkan dana Rp 5,1 miliar ke pimpinan KPK, surat cekal Anggoro yang diteken Chandra tetap keluar. Antasari Azhar menilai, surat cekal keluar karena ada satu pimpinan KPK belum mendapat uang. Dia meminta Ary menyerahkan uang setara Rp 1 miliar kepada Chandra. Atas pernyataan ini Ary Muladi menyangkal disuruh Antasari menyerahkan Rp 1 miliar. AA memperkuat Ary Muladi dengan turut menyangkal menyuruh Ary Muladi memberikan Rp 1 miliar ke Chandra.

Ketiga, Kapolri menyebut bahwa Ary Muladi mengaku Rp 5,1 miliar dari Anggodo, adik Anggoro Widjojo, diperuntukkan bagi pimpinan KPK. Hal itu juga dibantah Ary Muladi dengan mengatakan tak pernah memberikan uang/bertemu langsung dengan pimpinan.

Keempat, polisi menyebut Ary memberikan uang kepada Bibit di Bellagio Residence dalam rentang 11-18 Agustus. Padahal, Bibit mengaku berada di Peru pada waktu itu.

Kelima, adanya fakta tanggal penerimaan uang dari Ary kepada Chandra yang berubah-ubah. Sebelumnya polisi menyebut 27 Februari, lalu 15 April, lalu berubah lagi menjadi Maret 2009.

Apabila seluruh fakta ini ternyata terbukti benar yang akan diobjektifkan dalam bentuk keluarnya, katakanlah surat penghentian penyidikan/penuntutan, pendeponiran kasus oleh Jaksa Agung, atau kemudian jatuhnya putusan bebas dari majelis hakim, alamat penghargaan masyarakat terhadap moralitas polisi akan semakin turun ke titik nadir.

Namun, hal itu dapat direduksi apabila kemudian Polri meminta maaf kepada publik atas kesalahannya dan pimpinan tertingginya mengundurkan diri secara hormat. Kalau tidak, hal ini akan menjadi malapetaka penegakan hukum bahwa publik secara luas akan semakin tidak percaya lagi dengan seluruh institusi hukum karena merasa hukum telah mati.

Matinya hukum di mata publik bukanlah berarti tidak ada hukum. Matinya hukum akan diartikan bahwa hukum adalah libido kekejaman, ekstasi kejahatan, dan semangat kegilaan guna melakukan manuver-manuver melindungi praktik busuk.

Dan benarlah, hanya ada dua polisi saja yang baik: Patung polisi dan polisi tidur. Tragis. (*)

Bobby R. Manalu , mahasiswa pascasarjana UGM Jogja, praktisi hukum pada Fredrik J. Pinakunary Law Offices, Jakarta.

Menghindari Kapitalisasi Bencana

2009-10-06T19:10:00.000-07:00

ANGKA-ANGKA korban dan reruntuhan yang muncul pascagempa di Padang membuat kerutan di dahi kita makin banyak. Bukan karena berhitung, melainkan berpikir: kenapa dan bagaimana gempa bisa terjadi? Apa yang telah, sedang, dan seharusnya kita lakukan terkait dengan musibah itu? Apa yang sudah kita perbuat untuk para korban? Bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab terhadap rekonstruksi pascagempa? Apakah perlu meng-amdal-kan standar konstruksi tahan gempa? Dan, masih banyak lagi.

Pertanyaan-pertanyaan di atas membawa kita pada realitas bahwa hubungan antara angka dan gempa di negeri ini sangat intim. Maksudnya, sudah berkali-kali gempa menimpa kita. Sudah berabad-abad lamanya kita bersentuhan dengan bencana.

Sejarah menjejali kita dengan deretan angka yang mencatat seringnya bencana gempa terjadi di Negeri Kepulauan ini. Ironisnya, kita seakan tak pernah belajar dari kenyataan empiris di atas. Ratapan dan kesedihan ketika gempa terjadi tidak mampu melecut kita untuk segera mengevaluasi dan belajar menyikapi bencana gempa yang terjadi secara berkala.

Bangsa ini tidak perlu diajari bahwa Indonesia terletak di antara tiga lempeng benua yang mengakibatkan rentan terjadinya gempa, menjadi jalur patahan aktif produk interaksi konvergen antara India-Australia-Eurasia. Bangsa ini tak perlu diberi tahu bahwa gempa memiliki kecenderungan berulang karena hasil energi yang menumpuk di bawah tanah.

Pengetahuan empiris di atas sudah melekat dalam benak bangsa Indonesia, sedalam ketakutan yang selalu tumbuh baru setelah bencana terjadi. Yang perlu dibenahi adalah pola penyikapan dan penanganan atas bencana. Kita tahu, dalam perspektif ilmu sosial, kajian yang komprehensif-holistik atas bencana belum banyak dilakukan.

Masyarakat Lokal

Terkait dengan bencana gempa Padang, ada beberapa langkah penanganan yang bisa dilakukan. Pertama, memberikan ruang yang cukup untuk masyarakat yang terkena bencana (society at risk) untuk berperan dan mengambil kebijakan/keputusan. Masyarakat yang terkena bencana jelas lebih mengetahui seluk-beluk bencana dan lokalitas, termasuk kerentanan masyarakat lokal.

Hal itu akan mempermudah partisipasi aktor-aktor pemberi bantuan bencana. Contohnya, keterlibatan masyarakat lokal Pariaman sangat membantu kelancaran penanganan korban gempa, termasuk evakuasi korban.

Melibatkan masyarakat lokal dalam penanganan bencana mencerminkan kepedulian empatik dan solidaritas terhadap penderitaan sesama. Kedekatan emosional akan menyuntikkan semangat dan membangkitkan militansi dalam penanganan sebuah bencana. Menurut Heijmans (2004), keberhasilan sebuah bantuan bencana bergantung pula pada partisipasi dan kemampuan aktor lokal dalam mendiskusikan, menyusun, dan merencanakan langkah recovery.

Kedua, adanya jalinan koordinatif yang baik antartim penyalur bantuan bencana. Selama ini, sering terjadi tumpang tindih antartim. Dengan alasan menghormati tenaga bantuan dari luar negeri sebagai tamu negara, misalnya, tim lokal memberikan keleluasaan yang penuh untuk penanganan evakuasi atau penyaluran bantuan. Jalinan kerja sama yang sistematis dan efektif akan mempercepat penanganan evakuasi dan penyelesaian bencana.

Kapitalisasi

Sehubungan dengan distribusi bantuan kemanusiaan dan saluran bantuan finansial (humanitarian and financial assistance), kekhawatiran yang sering mengemuka adalah adanya proyek kapitalisasi bencana. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya pola pendekatan "neoliberal" yang mengutamakan privatisasi dan pengandalan modal (fiscal austerity) dalam menangani bencana.

Oliver-Smith (2002) membenarkan adanya kecenderungan ekspansi kapitalis dalam penanganan bencana. Alih-alih mempercepat recovery, kapitalisasi bencana membuat masyarakat yang terkena bencana semakin tersudut secara sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Kapitalisasi bencana akan mengubah orientasi dana "bantuan" menjadi dana "investasi". Bantuan-bantuan kemanusian yang tersalur dibayangi pamrih dan diharapkan bisa dipetik di kemudian hari. Kapitalisasi bencana semacam itu salah satunya terwujud melalui lembaga penyandang dana bantuan yang di-support oleh kebijakan pemerintah dan lembaga internasional.

Menurut Schuller (2008), realitas di atas bisa diamati dalam tiga hal. Pertama, langkah-langkah privatisasi yang dijejalkan lembaga penyandang dana kepada negara-negara yang terkena gempa. Kedua, instrumentalisasi bencana dengan mendesakkan program-program mereka dalam penanganan bencana. Ketiga, kebijakan lokal yang cenderung didikte oleh para kapitalis transnasional.

Salah satu contoh yang sering mengemuka adalah bencana angin topan Honduras. Intervensi asing dalam penanganan bencana tersebut membuat masyarakat Honduras bergantung pada kekuatan kaum kapitalis. Di Sri Lanka, pascatsunami 2006, pengaruh kekuatan kapitalis semakin tampak dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.

Bencana tsunami di Aceh pada 2004 juga tidak lepas dari fenomena di atas. Terdapat lebih dari 124 lembaga nonpemerintah internasional serta 430 lembaga lokal dan nasional yang ikut menangani rekonstruksi Aceh pascatsunami. Menurut Zeccola (2008), kehadiran lembaga bantuan asing di Aceh juga mendapatkan resistensi dan memicu konflik di masyarakat.

Kapitalisasi bencana tidak lepas dari kalkulasi angka. Sebagai sebuah dana "investasi", angka yang keluar dalam sebuah proyek recovery diharapkan bisa menghasilkan angka masuk yang tentunya lebih besar.

Esai itu tidak berpretensi untuk mencurigai atau menuduh, tetapi mengingatkan kita bahwa salah satu etos yang harus dikedepankan dalam menangani korban gempa adalah kemanusian, persaudaraan, dan pertolongan tanpa pamrih. Jadi, mari lupakan sejenak kalkulasi dan angka. (*)

Akhmad Siddiq , pemerhati sosial, alumnus Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM.

Sepuluh ‘Bahaya Laten’ Arus Mudik Lebaran

2009-08-26T20:09:00.000-07:00

Tradisi pulang kampung (mudik) pada hari Lebaran tampaknya sudah jadi kohesi sosial yang amat kuat bagi sebagian besar masyarakat (perkotaan) di Indonesia. Sekalipun berbekal ala kadarnya, tak menjadi kendala untuk meretas kembali tali kekerabatan. Diperkirakan tahun ini jumlah pemudik mengalami lonjakan 6,14 persen (sekitar 15,8 juta), tahun lalu “hanya” 14,9 juta. Jumlah arus kendaraan, minus sepeda motor, menurut Departemen Perhubungan, mengalami peningkatan sebesar 4,61 persen dari tahun sebelumnya, yakni dari 1.808.150 kendaraan menjadi 1.891.523 kendaraan. Memindahkan jutaan manusia pada waktu bersamaan tentu bukan pekerjaan mudah. Banyak pihak dibuat pusing tujuh keliling oleh tradisi tahunan ini (selain juga diuntungkan).

Ironisnya, kendati hajatan rutin ini terjadi setiap tahun, toh berbagai permasalahan yang mengiringi tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Pemerintah, juga masyarakat, justru semakin “berkelon” dengan multidistorsi yang amat klasik. Setidaknya, "10 bahaya laten" akan menyerimpung arus mudik kali ini, yang jika tidak dikelola dengan kecerdasan tinggi akan menjadi instrumen untuk memporandakan prosesi mudik. Berikut 10 bahaya laten itu.

Pertama, paradigma safety first. Aspek keselamatan dalam sistem manajemen transportasi menjadi prasyarat pertama. Tapi, dalam realitas keseharian--apalagi pada arus mudik--aspek safety acap dipinggirkan, kalah oleh aspek aksesibilitas dan mobilitas. Yang penting penumpangnya terangkut; keselamatan mah nomor buntut. Apalagi transportasi darat, yang terbukti menjadi instrumen efektif pencabut nyawa. Masih digunakannya kereta api sapu jagat--yang bertiwikrama menjadi "kereta komunitas"--adalah bukti bahwa aspek keselamatan bukan menjadi urgensi. Kereta sapu jagat ("kereta komunitas") prinsipnya sami mawon, ya kereta barang yang tidak layak menjadi alat angkut manusia.

Kedua, minimnya keandalan moda transportasi publik. Pemerintah boleh menepuk dada bahwa, dari sisi ketersediaan, sarana transportasi publik cukup memadai. Tapi, pertanyaannya, bagaimana tingkat keandalan sarana transportasi publik itu. Untuk mengatasi kondisi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, mayoritas pengusaha angkutan bermanuver dengan menggunakan suku cadang kelas dua (palsu) untuk solusinya. Apa lagi yang menjadi pertaruhan atas maraknya penggunaan suku cadang palsu ini selain aspek keselamatan? Bahkan tidak hanya perusahaan bus, moda kereta api pun tidak luput dari fenomena ini. Wajar jika lima tahun terakhir tingkat keandalan moda kereta api menyusut drastis hingga menjadi 80 persen saja. Anehnya, ketika keandalan turun, eh, anggaran biaya perawatan malah dikurangi. Kecelakaan kereta api yang terjadi bertubi-tubi akhir-akhir ini adalah akibat fenomena ini.

Ketiga, pelanggaran tarif batas atas. Kenaikan tarif tuslah pada bus umum memang tidak ada lagi. Pemerintah menggunakan model tarif batas atas (ceiling price) dan batas bawah (floor price). Namun, prakteknya, konsumen bus umum tetap mengalami kenaikan tarif. Sebab, dalam suasana peak season seperti ini, nyaris tidak ada perusahaan bus yang menggunakan floor price. Persoalan tidak berhenti di sini saja, karena banyak awak angkutan yang meminta tarif tambahan, entah untuk membayar tol, uang timer, bahkan untuk "THR". Sialnya, tangan kuasa petugas tidak mampu menertibkan aksi nakal ini. Sanksi yang diberikan terbukti tidak cukup ampuh untuk menimbulkan efek jera.

Keempat, maraknya penggunaan sepeda motor. Mudik dengan sepeda motor kini menjadi tren tak terhindarkan. Departemen Perhubungan mengestimasi jumlah pemudik sepeda motor tahun ini mencapai 2,5 juta unit, naik 18,08 persen (pada 2007 sebanyak 2,1 juta sepeda motor). Tapi yang sangat merisaukan dari maraknya penggunaan sepeda motor adalah aspek keselamatannya. Betapapun efisiennya (secara ekonomi), sepeda motor bukan tipe kendaraan yang layak untuk perjalanan jarak jauh. Tidak aneh jika selama 14 hari arus mudik pada 2007 lalu, di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera saja 256 nyawa tercerabut akibat kecelakaan sepeda motor (data resmi Mabes Polri).

Kelima, minimnya akses informasi. Pelanggaran hak-hak publik (konsumen) terjadi tak hanya pada pelanggaran tarif. Umumnya situasi mudik menciptakan suasana semrawut, crowded, dan panik. Namun, di tengah kondisi semacam ini nyaris tidak ada informasi yang bisa diakses oleh konsumen secara utuh: tak ada tempat bagi konsumen untuk bertanya dan mengadu. Posko yang disediakan pemerintah terlihat kurang efektif karena ditempatkan pada posisi terpojok, kalah oleh ingar-bingar iklan rokok, yang kini marak di terminal dan stasiun. Posko partai politik pun hanya menjadi pajangan tak berfungsi. Tak pelak, banyak pemudik yang menjadi santapan empuk calo, preman terminal, atau oknum lain yang nyaru.

Keenam, titik rawan kemacetan. Nyaris tidak ada mudik tanpa bumbu kemacetan. Selain volume kendaraan meningkat tajam, fenomena macet juga dipicu oleh masalah klasik, seperti jalan rusak dan bottle neck, atau pasar tumpah (kondisi ini sepertinya sudah given). Berkaitan dengan jalan rusak, sungguh aneh jika perbaikannya selalu dilakukan saat menjelang mudik Lebaran tiba.

Ketujuh, tidak optimalnya fungsi jalur alternatif. Untuk menghindari titik rawan kemacetan, jalur alternatif bisa menjadi solusi. Tapi, faktanya, jalur alternatif ini terbukti tidak efektif mengatasi kemacetan, karena mayoritas tidak berminat menggunakannya. Selain kontur jalannya tidak rata dan berkelok-kelok, tidak ada petunjuk arah yang jelas. Akibatnya, jalan alternatif justru sering menyesatkan pemudik. Biasanya pada jalur alternatif tidak ada petugas resmi yang berjaga (yang ada hanya “pak ogah”, yang tak jarang memasok informasi keliru).

Kedelapan, bencana alam. Tidak jarang arus mudik mengalami kekacauan karena faktor bencana alam, khususnya banjir atau tanah longsor. Memang, menurut laporan BMG, hujan deras tidak akan terjadi selama arus mudik kali ini. Artinya, ancaman banjir dan tanah longsor bukanlah hantu yang menakutkan. Meski demikian, titik rawan yang acap menjadi langganan banjir dan tanah longsor (seperti Banyumas) tetap harus diwaspadai.

Kesembilan, perilaku nakal pemudik. Perilaku pemudik memberikan kontribusi signifikan terhadap lancar-tidaknya arus mudik. Salah satunya adalah menyerobot jalur yang bukan miliknya. Perilaku ini biasanya akan menyumbat arus dari arah sebaliknya. Perilaku nakal semacam ini akan menimbulkan kemacetan berjam-jam. Tidak mudah bagi petugas untuk mengurai kembali jika terjadi kenakalan semacam ini. Tindakan tegas petugas kepolisian layak ditimpakan kepada pemudik berkarakter semacam ini.

Kesepuluh, lemahnya law enforcement. Arus mudik adalah sikon tidak normal. Banyak aturan dilanggar, tapi dibiarkan saja oleh petugas. Misalnya, banyak pemudik yang menggunakan mobil bak terbuka (hanya ditutup terpal plastik) dan melewati jalan tol pula. Ini jelas pelanggaran, tapi toh petugas hanya bengong melompong. Sebagaimana pengguna sepeda motor, mobil bak terbuka tidak memenuhi standar keselamatan untuk mudik.

Pemerintah tidak bisa mengklaim berhasil mengelola arus mudik jika parameternya hanya mampu memindahkan 15,8 juta pemudik. Akan lebih fair kalau parameter keberhasilannya adalah minimnya kecelakaan yang merenggut nyawa, termasuk pengguna sepeda motor. Petugas harus lebih sigap, tegas, dan proaktif dalam mengendalikan arus lalu lintas yang memiliki potensi crowded sangat tinggi. Juga bagi para pemudik, apa pun moda transportasi yang digunakan, seharusnya lebih rasional dan bijak. Jangan mengedepankan perilaku egoistis, serakah, dan mau menang sendiri (sok raja jalanan!), yang justru akan memperluas tingkat kesemrawutan lalu lintas di jalan raya. Seharusnya 10 bahaya laten itu tidak akan terjadi jika ada sinergi yang kuat antara petugas, operator, dan awak angkutan moda transportasi publik, plus pemudik itu sendiri. Betapapun, perbaikan sarana transportasi publik, baik dari sisi akses, mobilitas, maupun keandalan, adalah prasyarat utama untuk merombak karut-marut mudik Lebaran.

Tulus Abadi,
Anggota Pengurus Harian YLKI

Negara Saja Mengemis

2009-08-26T19:45:00.000-07:00

FATWA yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan, Madura, bahwa hukum mengemis adalah haram tidak saja dapat dibantah dari sisi hukum negara, tapi juga hukum agama. Apa dasarnya? Fatwa tersebut menunjukkan bahwa MUI selama ini tidak "kreatif" dalam mengeluarkan fatwa. Sebab, umumnya, objek fatwa hanya orang-orang kecil.

Sebut saja mulai fatwa haram golput, merokok, Facebook, tayangan The Master, hingga terakhir fatwa mengemis (jangan-jangan silet juga haram karena sering digunakan untuk menjambret). Namun, kita tidak pernah mendengar MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan DPR membolos, partai besar membohongi rakyat dari oposisi menjadi koalisi (padahal, rakyat ketika memilih berharap peran oposisi dijalankan misalnya), mengharamkan saling menjelekkan antarelite, dst. Singkatnya, orang-orang elite bebas dari fatwa haram.

Kembali ke soal mengemis itu haram. Pertanyaannya, apakah ada hukum agama dan hukum negara yang melarangnya? Justru, kalau tidak salah, negara wajib menyantuni orang-orang miskin serta anak-anak telantar dan yatim piatu, juga menjamin pekerjaan dan hak asasi, dst. Pertanyaan selanjutnya, kok tidak ada fatwa haram jika negara menelantarkan mereka?

Siapa pun orangnya kalau ditanya pasti tidak mau menjadi pengemis. Jadi, kalau dikenakan "pasal" haram, sang pengemis bisa saja mengelak, "Lho, memang siapa yang mau jadi pengemis? Kalau boleh, saya minta dilahirkan menjadi anak konglomerat." Bahkan, pengemis yang "cerdas" bisa saja membela diri, "Negara saja mengemis, kenapa tidak diharamkan?" Lihat saja proposal-proposal yang diajukan negara-negara berkembang kepada negara-negara maju kepada IMF, Bank Dunia, lembaga-lembaga donor internasional, dst. Bukankah pada dasarnya itu juga mengemis atau minta bantuan tanpa kerja kreatif?

Bahkan, kalau dirunut lebih jauh, faktanya makin mengentak. Sebab, banyak pula panitia pembangunan masjid yang juga "mengemis" lewat proposal atau mengedarkan kotak amal di bus kota, bahkan mempekerjakan orang dengan cara membeli stempel panitia pembangunan dan sebagainya. Bukankah itu juga "mengemis" meski niatnya baik untuk ibadah? Kenapa tidak ada fatwa haram? Para pengemis juga menjalankan "ibadah" untuk menghidupi anak istri.

Orang-Orang Kalah?

Memang ada orang yang mengemis karena didorong rasa malas, bahkan ada yang menipu (misalnya pura-pura berkaki buntung). Pekerjaan mengemis juga "enak". Sebab, hanya menadahkan tangan, konon uang puluhan ribu masuk ke kantong. Bahkan, TV swasta pernah menayangkan reality show seorang pengemis yang pulang ke rumah langsung bikin kopi susu dan nonton video (hasil mengemis) di rumah yang layak huni (juga hasil mengemis). Pengemis itu mengatakan, paling sial dirinya bisa memperoleh uang 50 ribu rupiah dalam sehari.

Namun, secara umum para pengemis adalah masyarakat menengah ke bawah yang sehari-hari sudah kalah, stres, dan susah mencari penghidupan. Dalam logika Prof Satjipto Rahardjo, guru besar hukum Undip Semarang, orang yang memiliki pekerjaan layak, sejelek apa pun wataknya, tidak akan terangsang untuk mengemis, begitu juga sebaliknya. Hal senada dikatakan oleh Barington Moore (1978). Dia menjelaskan bahwa kepatuhan atau perlawanan kaum muda (termasuk pengemis) sangat dipengaruhi kondisi sosial atau kekuasaan serta pembagian barang dan jasa.

Para pengemis adalah orang miskin yang terbentuk akibat pembangunan yang timpang. Lalu, terbentuk kelompok marginal yang tidak mampu berperan dalam proses itu sehingga mengancam stabilitas sosial. Dalam masyarakat industri, nasib manusia seolah-olah tidak ditentukan oleh Tuhan, melainkan tertib sosial buatan manusia. Dalam sastra Eropa, alienasi psikologis senantiasa digambarkan manusia yang jiwanya terpecah, mengalami keputusasaan terhadap kemungkinan kelestariannya (Murchland, 1971).

Dalam metanarasi postmodernisme, akan terlihat bahwa keseluruhan sistem sosial terus berubah dan berujung kesia-siaan masyarakat modern untuk membangun "sangkar" yang aman. Orang terus tenggelam dalam perasaan krisis (entzauberung). Pertama, kosmos yang nyaman berubah makna oleh otonomisasi dan sekularisasi. Sehingga, rasa aman lenyap. Kedua, masyarakat yang nyaman dirobek-robek karena individu mendesakkan diri sebagai pusat semesta. Ketiga, kebersamaan nilai goyah karena liberalisasi atau protes individual. Keempat, jarum jam atau waktu menggantikan tokoh mistis. Lalu, kelima, di atas segalanya, pribadi menemukan diri sendiri secara amat kuat sehingga Peter L. Berger menyebutnya lonely crowd (Subangun, 1993).

Dalam karya sastra Eropa, sering digambarkan orang dengan jiwa terpecah akibat keputusasaan, sampai lahir beberapa tirani fasisme.

Jiwa manusia pengemis sungguhan akan terpecah, mengalami keterasingan. Mereka tidak takut menerjang siapa saja karena memiliki logika sederhana saja: Tidak akan kehilangan apa-apa jika dia mati. Mungkin itulah gambaran para pengemis. Mereka kalah di mana saja. Jangankan untuk hidup, sekadar untuk makan sehari-hari saja dia harus berpanas-panas di bawah terik matahari, berjalan puluhan kilometer dari rumah ke rumah, harus berkelahi dengan satpol PP dan rasa malu, serta kini harus "berkelahi" dengan panutan mereka, yakni MUI.

MUI memang tidak salah. Namun, tolong keluarkan juga banyak fatwa haram tentang perilaku para elite agar rakyat aman. Bukankah amirul mukminin itu berarti amanlah kita jika ada dia, baik harta maupun nyawanya? Artinya, muslim adalah orang yang mampu menyelamatkan orang lain. (*)

Saratri Wilonoyudho , peneliti dan dosen Universitas Negeri Semarang

Virus Kapitalisme dalam Keberagamaan

2009-08-23T20:06:00.000-07:00

Adam, seorang guru sekolah menengah pertama, yang berwajah lugu, santun, dan sederhana, membawa sepeda onthel diiringi murid-muridnya yang berjilbab ke tengah panggung "mencari jodoh" Take Me Out, yang disiarkan Indosiar, di malam awal Ramadan. Murid-muridnya bersaksi, Pak Adam adalah seorang guru yang baik, ikhlas, dan penuh perhatian kepada murid-muridnya.

Tapi apa yang terjadi? Semua wanita cantik yang ada di panggung tak ada satu pun yang memilihnya. Semua lampu mati. Pedih rasanya hati ini. Kita semua, sebagai orang yang dibesarkan dan dididik oleh guru, rasanya terenyuh melihat kejadian itu. Betapa tak berharganya profesi guru di mata para wanita cantik tersebut.

Di malam harinya, sebuah ulasan berita yang lebih memilukan umat Islam ditayangkan televisi: bungkusan heroin seberat 60 gram seharga Rp 600 juta diselipkan dalam paket berisi Al-Quran. Betapa hebatnya taktik para penyelundup narkoba dalam melakukan aksinya. Tega-teganya barang haram dan menjijikkan itu diselipkan dalam Al-Quran, kitab suci yang amat dihargai umat Islam, untuk mengecoh para petugas Bea-Cukai di Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Dua kasus ini, secara koinsidensi, muncul menjelang dan awal bulan Ramadan. Apakah kasus ini datang secara kebetulan? Albert Einstein menyatakan, tak ada sesuatu yang datang secara kebetulan di jagat raya. Sekecil apa pun, tulis Einstein, setiap kejadian bukanlah muncul dari hasil permainan dadu. Meminjam istilah Al-Quran, dalam setiap kejadian, niscaya ada ibarat, ada kritik, ada peringatan. Bahkan dalam penciptaan lalat pun Tuhan berfirman, di sana ada "pelajaran" yang bisa diambil manusia (Al-Haj 73).

Jebakan kapitalisme

Dunia kapitalis yang menilai "kekuatan, kedigdayaan, kehormatan, dan kemuliaan" dari aspek materi ternyata telah menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Pengabdian, pengorbanan, keimanan, dan ketulusan yang menghiasi kehidupan orang-orang suci di dunia telah tercampakkan di kehidupan modern yang kapitalistik. Seorang guru, seperti Adam, yang hidup di desa untuk mengabdi kepada bangsa dan tanah airnya dengan mendidik anak-anak manusia agar "berilmu, berakhlak, dan beriman", ternyata tak ada harganya di panggung jodoh Take Me Out. Semua wanita cantik yang menginginkan jodoh tampaknya tak sudi mendampingi sang guru yang lugu itu. Apa makna semua itu?

Penolakan wanita cantik terhadap Adam di Take Me Out mungkin adalah cermin kita semua; cermin manusia modern yang telah terjebak dunia kapitalisme. Apalah arti pengabdian dan pengorbanan seorang guru jika apa yang didapat dari hasil kerjanya bukanlah uang yang bisa menaikkan derajat fisik kehidupannya? Bandingkan, misalnya, kalau sang pria yang lajang itu seorang direktur utama atau pemilik perusahaan. Semua wanita cantik itu nyaris tak ada yang mematikan lampu. Semuanya memberikan peluang untuk pria tajir tersebut. Materi telah jadi ukuran kesuksesan, kegemilangan masa depan, dan kebahagiaan. Semua kriteria lelaki yang baik menurut ajaran agama--berakhlak mulia, saleh, dan berilmu--tersingkir oleh pilihan harta dan uang.

Idealisme tanpa uang, nonsense. Itulah moto hidup para pengikut kapitalisme. Dan Adam adalah orang yang masih percaya kepada idealisme. Kepercayaannya yang masih tinggi terhadap idealisme itulah yang membuat Adam masih tetap tersenyum setelah keluar dari panggung Take Me Out tanpa hasil. Adam tampaknya yakin bahwa idealisme adalah kehormatan yang tetap harus didekapnya meski para epigon kapitalis tetap menolaknya.

Puasa adalah sebuah idealisme. Umat Islam melaksanakan puasa di bulan Ramadan untuk sebuah cita-cita yang amat idealistis: menambah takwa dan rasa cinta terhadap sesamanya. Dengan puasa yang menimbulkan lapar dan dahaga, setiap pribadi muslim diajarkan merasakan derita orang-orang lapar dan dahaga agar nanti bisa merasakan kesengsaraan kaum miskin yang terpinggirkan. Begitulah cara Tuhan mendidik manusia agar tidak terjebak pada hedonisme dan materialisme yang picik.

Tapi betulkah puasa kita benar-benar idealistis? Melihat kenaikan harga sandang-pangan menjelang dan di bulan puasa, bisa kita duga, puasa justru membuat orang makin konsumtif. Kenaikan harga barang-barang itu niscaya mengikuti hukum pasar, antara permintaan dan penawaran. Makin besar permintaannya, makin tinggi harganya. Inilah indikasi bahwa, di bulan puasa, masyarakat Islam makin konsumtif, makin membutuhkan banyak sandang dan pangan. Semua itu menunjukkan bahwa puasa kita telah gagal menerapkan idealisme Al-Quran.

Kasus yang nyaris sama terjadi ketika kita melihat penyelundupan heroin melalui paket kitab suci Al-Quran. Demi sebuah "kemuliaan" uang--dari mana pun hasilnya--mereka tega menyelundupkan heroin yang diselipkan pada paket Al-Quran. Mungkin kita sedih dan terenyuh, kenapa mereka tega menjadikan Al-Quran sebagai "media" untuk mendapatkan uang dengan cara haram itu?

Namun, jika fakta kriminal penyelundupan heroin dengan mendompleng paket Al-Quran itu kita renungkan, bukankah tidak sedikit umat Islam melakukan hal yang nyaris sama dengan modus yang berbeda? Bukan rahasia lagi, sebagian dari kita, umat Islam, sering menjual ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan politik, kepentingan jabatan, dan kepentingan pribadi. Sekian banyak partai politik yang "berjubah" Islam, misalnya, ternyata kader-kadernya melakukan perbuatan nista, seperti korupsi dan manipulasi--yang bertentangan dengan Islam.

Ayat-ayat Al-Quran berkumandang di mana-mana--apalagi di bulan Ramadan. Namun, faktanya: kejahatan mengatasnamakan perintah Al-Quran--seperti terorisme--terus menghantui bangsa Indonesia. Mana yang lebih berbahaya, ideologi dan aktivitas terorisme yang mengacu pada Al-Quran dibandingkan dengan heroin dan narkoba dalam paket Al-Quran?

Perjalanan Adam di Take Me Out dan heroin dalam Al-Quran di Indonesia tampaknya bukan sekadar fakta--tapi juga simbol kekacauan paradigma pemikiran yang yang menjadikan materi adalah segala-galanya. Padahal Allah melalui perintah puasa Ramadan menepis itu semua. Lantas mampukah umat Islam mengambil intisari puasa Ramadan tersebut? Jawabannya ada di hati kita masing-masing.

M. Bambang Pranowo, Guru Besar Sosiologi Agama UIN, Jakarta

Kiat Puasa Aman untuk Anak

2009-08-22T02:14:00.000-07:00

Memasuki Ramadan, anak belum akil balig tidak termasuk umat yang diwajibkan berpuasa. Tetapi, pada kenyataannya, banyak anak praakil balig yang sudah berpuasa ''penuh" layaknya orang dewasa.

Periode akil balig biasanya terjadi saat anak sudah mulai pubertas atau sekitar usia 12 tahun. Anak perempuan mendapat menstruasi dan payudara mulai berkembang.Anak lelaki mulai memperlihatkan perubahan dalam suara, otot, bentuk fisik, dan mengalami peristiwa ''mimpi basah".Sejak saat itulah, anak diwajibkan untuk berpuasa.

Banyak orang tua yang beralasan, mendidik anak untuk beribadah, khususnya puasa, harus dilakukan secara dini dan bertahap. Tak jarang puasa dikenalkan kepada anak sejak usia 6 atau 7 tahun meski baru puasa setengah hari.

Menurut perspektif agama Islam, ibadah termasuk yang tidak wajib boleh dilakukan, asal mampu dan tidak dipaksakan. Bila ditinjau dalam bidang kesehatan, tampaknya puasa juga mungkin bisa dilakukan anak usia praakil balig, tetapi harus dipertimbangkan kondisi dan keterbatasan kemampuan anak.

Kondisi psikobiologis anak memang berbeda dengan orang dewasa dalam beribadah puasa. Meski belum banyak dilakukan penelitian, sejauh ini belum pernah dilaporkan seorang anak mengalami gangguan berat akibat puasa.

Saat puasa, khususnya pada usia anak tertentu, sebaiknya ada tahap waktu yang disesuaikan dengan usia dan kemampuan mental anak. Mungkin puasa setengah hari bisa dijalankan oleh anak berusia di bawah enam tahun. Di atas usia enam tahun, mungkin diperkenalkan puasa penuh saat awal dan akhir puasa yang secara bertahap dilakukan penambahan jumlah puasa penuh. Tahap waktu tersebut harus disesuaikan dengan mental seorang anak.

Anak berusia 5 tahun yang mempunyai motivasi tinggi dan bermental kuat mungkin bisa berpuasa penuh. Tetapi, bagi anak lain yang bahkan dengan usia 2 tahun di atasnya, mungkin sehari berpuasa penuh saja sudah merupakan siksaan yang luar biasa.

Saat berpuasa, pembelajaran mental adalah pengalaman penting yang berguna dalam pembinaan moral dan mental anak. Faktor mental itulah yang sangat berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan ibadah puasa seorang anak. Mental setiap anak berbeda dengan anak lain dalam beribadah puasa.

Anak dengan tipe mental baja atau yang jarang mengeluh berbeda dengan anak bernyali rendah. Meski dengan kondisi fisik yang tidak optimal, ternyata anak bermental baja bisa bertahan baik saat berpuasa. Kadang dengan memotivasi dan men-support mental anak dengan pujian, kendala fisik dalam berpuasa bisa diabaikan. Sebaiknya memotivasi mental anak tersebut tidak dilakukan dengan paksaan yang bisa berakibat terganggunya psikologis anak.

Kegiatan puasa berpengaruh terhadap perkembangan emosi, moral, dan psikologis anak. Tidak dapat disangkal bahwa ibadah puasa berpengaruh positif terhadap pendidikan perkembangan anak. Tetapi, harus diwaspadai bahwa aktivitas puasa juga bisa berpengaruh negatif bila tidak mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Hal itu terjadi bila ibadah tersebut dilakukan dengan paksaan dan ancaman. Dalam keadaan normal, emosi dan perilaku anak sangat tidak stabil. Puasa yang dalam kondisi lapar dan haus akan sangat memengaruhi kestabilan emosi dan perilaku anak.

Mengingat fungsi psikobiologis anak berbeda dengan dewasa, harus dicermati pengaruh puasa terhadap anak. Pengaruh negatif yang harus diwaspadai adalah berkurangnya jam tidur anak. Saat Ramadan, jadwal aktivitas anak berbeda dengan sebelumnya. Dalam bulan tersebut, aktivitas anak bertambah dengan kegiatan salat Tarawih, makan sahur, atau kegiatan pesantren kilat. Jam tidur yang berkurang atau berbeda dengan sebelumnya akan memengaruhi keseimbangan fisiologis tubuh yang sudah terbentuk.

Gangguan keseimbangan fisiologis tubuh itu berdampak pada menurunnya fungsi kekebalan tubuh sehingga anak mudah sakit. Sebaiknya orang tua harus ikut merencanakan dan memantau jadwal aktivitas anak, termasuk jam tidur, dengan cermat.

Pada usia praakil balig, kebutuhan tidur anak secara normal berkisar antara 10-12 jam per hari, dengan rincian malam 10 jam dan siang 1-2 jam. Saat Ramadan, orang tua hendaknya memodifikasi jadwal tidur itu dengan baik.

Pengaruh lain yang harus diamati adalah asupan gizi pada anak. Jumlah, jadwal, dan jenis gizi yang diterima akan berbeda dengan saat sebelum puasa. Dalam hal jumlah, mungkin terjadi kekurangan asupan kalori, vitamin, dan mineral yang diterima anak.

Aktivitas yang bertambah itu juga akan meningkatkan kebutuhan kalori, vitamin, dan mineral lain. Padahal, saat puasa, pemenuhan kebutuhan kalori lebih rendah. Bila keseimbangan asupan gizi terganggu, fungsi kekebalan tubuh bisa menurun sehingga anak mudah terserang penyakit.

Dalam keadaan seperti itu, pemberian suplemen vitamin cukup membantu. Parameter yang paling mudah untuk melihat asupan kalori cukup adalah memantau berat badan anak. Bila berat badan anak tetap atau meningkat, mungkin puasa bisa dilanjutkan. Tetapi, bila berat badan menurun drastis dalam jangka pendek, sebaiknya puasa dihentikan.

Demikian pula jenis asupan gizi yang diterima. Variasi dan jumlah makanan yang didapatkan saat bulan puasa berbeda dengan sebelumnya. Saat bulan puasa, variasi makanan yang tersedia biasanya lebih banyak. Penderita alergi pada jenis makanan tertentu harus mewaspadainya karena bisa berpengaruh terhadap gangguan kesehatan.

Menurut pengalaman praktik sehari-hari, kasus alergi makanan pada anak cenderung meningkat saat bulan puasa. Sebaiknya orang tua menghindari jenis makanan ringan kemasan yang mengandung bahan pengawet dan beraroma rasa atau warna kuat.

Minuman bersoda dan sangat pedas sebaiknya dijauhi. Mulailah berbuka puasa dengan makanan dan minuman pembuka yang manis. Pemilihan makanan yang berkalori dan karbohidrat tinggi saat sahur lebih utama. Secara umum, prinsip pemilihan menu makanan dengan gizi yang cukup dan seimbang harus diutamakan. (*)

dr Widodo Judarwanto SpA, dokter Rumah Sakit Bunda Jakarta dan Picky Eaters Clinic (Klinik Kesulitan Makan Anak)

Saatnya Sinetronisasi Agama Tiba

2009-08-20T20:24:00.000-07:00

Besok bulan suci Ramadan kembali menyapa kita. Keberadaannya selalu menghadirkan fenomena menarik. Bulan inilah yang akan dijadikan "pertaruhan keimanan", karena yang tahu akan kehadiran puasa hanya kita dan Allah. Kalau sukses mempertaruhkan keimanan, berarti kita akan naik tangga menuju pribadi muttaqin, yakni manusia yang melandaskan prinsip hidupnya berdasarkan kehadiran Allah untuk menerangi dan mencerahkan kehidupan.

Di sisi lain, Ramadan juga menjadi pertaruhan "bisnis keimanan" yang begitu bergemuruh di berbagai stasiun televisi. Ramadan dijadikan bulan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan menampilkan berbagai acara keagamaan, yang secara substansi kadang tidak berkaitan dengan Ramadan.

Yang paling menyedihkan adalah hadirnya berbagai sinetron religius yang waktu siarnya berbarengan dengan waktu ibadah Ramadan. Sudah barang tentu, banyak umat Islam yang menghabiskan waktu di hadapan para artis sinetron daripada untuk tafakur, mujahadah, membaca Alquran, zikir, dan ibadah lain.

Di sinilah terjadi sinetronisasi agama. Agama tidak lagi hadir dengan perenungan dan penghayatan mendalam, namun "pesta pora" merayakan nafsu menonton sinetron, yang secara ekonomis tidak mencerdaskan dan tidak produktif.

Tragedi sinetronisasi agama merupakan malapetaka serius nan krusial dalam keberagamaan kita pada Ramadan. Sebab, sinetronisasi agama tidak hanya membuat pendangkalan nalar keberagamaan, namun juga menciptakan pribadi-pribadi pemalas, tidak produktif, dan terbukti korban industrialisasi.

Tragedi ini disebabkan dua hal. Pertama, puasa yang dijalankan umat Islam telah keluar dari pusat orbitnya, yakni hati nurani. Manusia sebagai master peace ciptaan Tuhan yang seindah-indahnya dan sesempurna-sempurnanya ciptaan (ahsani taqwim), bahkan ditamsilkan sebagai gambaran Tuhan (Imago Dei), tidak lagi menggunakan pemberian primordial dari Tuhan berupa hati nurani untuk memaknai ibadahnya.

Menurut almarhum Cak Nur (2005), ada tiga pemberian Tuhan yang paling esensial dalam kehidupan; a) hati nurani. Hati ini disebut nurani karena merupakan modal pertama dari Allah untuk menerangi kehidupan. Tidak salah kalau Nabi ketika ditanyai Wabisoh tentang kebenaran, beliau menjawab, "Mintalah fatwa pada hatimu", sebanyak tiga kali; b) agama. Karena itu, agama disebut juga dengan hati nurani yang diturunkan Allah atau fitrah yang diturunkan kepada manusia (fithrah munazzalah). Agama adalah fitrah yang diturunkan untuk memperkuat fitrah alami (hati nurani); c) mu'ahadah al-uqul, yakni perjanjian-perjanjian antarsesama manusia. Perjanjian inilah yang dicontohkan Nabi ketika mendirikan negara Madinah. Madinah artinya suatu tempat yang di dalamnya kehidupan itu teratur, karena orang-orangnya tunduk dan patuh kepada aturan.

***

Puasa yang spiritnya berdasarkan hati nurani tidak akan tergoda oleh iming-iming keduniaan yang pragmatis. Hati nurani akan selalu membimbing manusia menangkap pesan substantif dari serangkaian perilaku kehidupan yang dijalani. Hati nurani menurut Jalaluddin Rumi mempunyai kemampuan 70 kali lebih besar untuk melihat kebenaran daripada dua indra penglihatan.

Puasa inilah yang oleh Al-Ghazali dikategorikan sebagai khawasu al-khawas. Yakni, mereka yang seluruh perilaku dan tindak tanduk anggota badan (termasuk hati sendiri) ikut berpuasa menggapai ketakwaan Allah. Pribadi inilah yang dalam sabda Nabi akan diampuni dosanya masa lalu dan akan dibalas menurut kehendak Allah sendiri.

Sebaliknya, puasa yang mengabaikan spirit nurani hanya akan menghadirkan berbagai kemunkaran sosial berupa KKN, narkoba, dan kejahatan lain. Para koruptor, dengan demikian, adalah mereka yang setiap saat, bahkan tidak dalam kondisi puasa, selalu mencabik-cabik hati nuraninya sendiri. Hati nurani dibanting-banting, hancur, sehingga harta negara yang sangat dibutuhkan rakyat ditelan habis tanpa beban apa pun.

Kedua, sinetronisasi agama terjadi karena ketidaksiapan dan ketidakmampuan kita menghadapi arus informasi global. Abad ke-21, menurut Alvin Toffler, adalah milik mereka yang menguasai informasi. Mereka yang mengendalikan media, baik cetak maupun elektronik, akan menjadi "dewa" yang dipuja-puja manusia.

Tidak salah kemudian kalau puasa yang tadinya merupakan media berkomtemplasi dengan Tuhan berubah menjadi berkontemplasi dengan artis sinetron di berbagai layar televisi. Perenungan setiap detik berpuasa bukannya mengantarkan menuju pribadi muttaqin, melainkan mengantarkan menuju pribadi khosirin. Yakni, pribadi yang setiap detik puasanya terus merugi, karena semakin jauh dari ke-Mahahadiran Allah. Mereka inilah yang dalam bahasa Heideggar sedang mengalami kejatuhan menuju inautentisitas, dan oleh Nabi dikatakan sebagai orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga dalam puasa.

Lalu, bagaimana agar puasa kita mampu melibas "lubang hitam" sinetronisasi agama sehingga Ramadan benar-benar menjadi bulan penyucian dan penjernihan jiwa? Dibutuhkan keteguhan seorang muslim dengan menjadikan puasa sebagai momentum reformasi, baik vertikal maupun horizontal.

Dalam tataran vertikal, puasa harus membangkitkan keimanan kita menuju kesadaran ketuhanan (God conciousnees) yang kemudian ditransformasikan menuju kesadaran kemanusiaan. Pembuktian bahwa Allah itu Mahahadir (omnipresent) harus kita buktikan dengan melakukan kesadaran bumi, yakni dengan menjadikan hati nurani sebagai pusat orbit manusia yang memimpin seluruh potensi spiritualitas kita yang terdiri atas potensi akal (fu'ad), potensi kesadaran emosi (shadr), dan potensi dorongan (hawaa).

Hati akan menuntun puasa kita pada kebermaknaan yang paling tinggi (the ultimate meaning). Menjadi shaim (orang yang berpuasa) bukan tujuan, namun sebuah misi suci (sacred mission) menebarkan benih-benih cinta dan kebajikan universal (rahmatan lil'alamin), yang melahirkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian di alam semesta. (*)

Muhammadun AS , peneliti Center for Pesantren and Democracy Studies (CePDeS) Jakarta.

Keterlibatan Asing di Bom Mega Kuningan

2009-08-20T20:22:00.000-07:00

Sangat menyakitkan, melihat negeri ini terus terkoyak oleh aksi-aksi pengeboman yang dilakukan oleh para teroris. Lebih menyakitkan lagi, para pengebom bunuh diri itu bekerja atas dana dari luar negeri.

Dari tangkapan terbaru oleh Densus 88 Mabes Polri, yaitu Iwan Herdiansyah dan Ali Muhammad, didapatkan pengakuan bahwa bom Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton ternyata didanai oleh seseorang dari Timur Tengah. Secara rinci, pengakuan kedua tersangka komplotan pengebom itu bisa menjadi petunjuk mengenai cara operasi mereka.

Kita tentu masih ingat, menurut keterangan pengelola hotel, pemesan kamar 1808 Hotel JWMarriott yang membayar sewa kamarnya dengan dolar Amerika. Runutan asal-usul uang dolar itu ternyata cocok dengan salah satu analisis polisi bahwa sebagian uang tunai itu dibawa secara manual dan sebagian lagi melalui transfer. Pertimbangannya, ada ketentuan dari bandara yang tidak memperbolehkan seorang pendatang membawa uang cash melebihi jumlah tertentu.

Melihat kalkulasi yang pernah disampaikan polisi, dana yang dipakai untuk aksi pengeboman di Mega Kuningan berkisar setengah miliar rupiah. Jumlah itu tentu tidak bisa dibilang terlalu sedikit atau terlalu banyak. Mengingat, luka akibat aksi teror itu memang tak terbayarkan. Tapi, begitulah watak teror. Di samping akibat langsung berupa hancurnya bangunan dan korban nyawa, aksi jaringan Noordin itu juga menebar ketakutan yang mencekam.

Cobalah kita simak lagi penuturan Ali Muhammad. Orang dari Timur Tengah yang disebut sebagai syekh itu bahkan masih berada di Jakarta saat pengeboman terjadi. Dia ingin menyaksikan kekuatan uangnya dalam menggerakkan orang-orang yang telah dipinang sebagai "pengantin" menyerahkan nyawa. Baru setelah bom benar-benar meledak, kaburlah dia.

Mendapati kenyataan bahwa begitu mudah anak-anak negeri ini dihasut untuk menjadi pelaku bom bunuh diri, memang tidak mudah mencari jalan keluarnya. Kalau kemiskinan yang harus diperbaiki, tentu akan sangat panjang penanganannya. Kalau faktor brain yang harus diperbaiki, juga perlu waktu lama.

Yang perlu segera ada jawaban adalah mengapa pengebom bunuh diri itu bisa disetir sedemikian rupa sehingga mau melakukan aksinya tanpa bayaran apa pun. Gratis! Pada saat yang sama, donaturnya begitu ketat mengawasi penggunaan dolarnya. Ada semacam ketidakrelaan kalau uangnya keluar, tapi tanpa bom meledak. Perhitungan seperti itu adalah pertimbangan untung-rugi duniawi.

Kecemasan terhadap Kinerja DPRD Baru

2009-08-20T20:14:00.000-07:00

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilu 2009 akan tampil lebih gemuk daripada sebelumnya. Pimpinan DPRD provinsi, misalnya, akan terdiri atas seorang ketua dan empat wakil ketua. Hasil Pemilu 2004 hanya tiga wakil ketua.

Begitu pula pimpinan DPRD kabupaten/kota. Pada periode 2004-2009, pimpinan itu hanya terdiri atas seorang ketua dan dua wakil ketua. Pada periode 2009-2014, ada tiga wakil ketua.

Jumlah anggota pun bertambah. Terutama DPRD kabupaten/kota. Hasil Pemilu 2004, jumlah anggota maksimal 45 orang. Untuk periode lima tahun mendatang, kabupaten/kota yang penduduknya 1 juta lebih, jumlah anggota DPRD-nya 50 orang.

Pertanyaannya, apakah penambahan jumlah pimpinan dan anggota itu akan mampu meningkatkan kinerja wakil rakyat? Ataukah, penambahan tersebut hanya akan menambah keruwetan dan pemborosan anggaran dewan?

Sulit Berubah

Berdasar pengalaman selama ini, perubahan sistem pemilu tidaklah membawa perbaikan kinerja wakil rakyat. Sistem pemilu kita semula proporsional tertutup. Lalu, kita ubah menjadi terbuka. Dengan harapan, tidak ada lagi istilah memilih kucing dalam karung.

Dengan proporsional terbuka, pemilih bisa tahu siapa calon yang diajukan parpol. Tetapi, apa hasilnya? Sama saja. Tidak ada perbaikan kinerja dewan hasil Pemilu 2004.

Kita kemudian melakukan perbaikan lagi. Pemilu menerapkan sistem daerah pemilihan (dapil) yang lebih kecil (sempit). Tujuannya, antara lain, agar calon yang terpilih punya wilayah yang diwakili secara lebih jelas, lebih sempit, dan konkret. Sistem ini sudah diterapkan pada Pemilu 2004. Tetapi, lagi-lagi, hasilnya juga sama saja.

Kita kemudian melakukan perbaikan lagi. Dari semula mutlak nomor urut menjadi sistem BPP (bilangan pembagi pemilih) dan nomor urut. Ini juga sudah diterapkan pada Pemilu 2004. Calon yang perolehan suaranya mencapai BPP, tidak peduli dia berada di nomor urut berapa dalam DCT (daftar calon tetap), dia dinyatakan terpilih. Tetapi, jika tidak ada calon yang mencapai BPP, penentuan calon terpilih berdasar nomor urut dalam DCT. Tujuannya, meningkatkan tingkat legitimasi calon terpilih. Tetapi, kita tahu, kinerja dewan hasil Pemilu 2004 juga sami ugi sami mawon alias sama saja dengan sebelumnya.

Tiga Sumber Kecemasan
Nah, melihat realitas tersebut, saya cemas terhadap kemampuan DPRD hasil Pemilu 2009. Saya pesimistis mereka akan mampu memperbaiki kinerja dewan. Mengapa? Sedikitnya ada tiga alasan.

Pertama, DPRD hasil Pemilu 2009 terbebani biaya yang sangat besar untuk pencalonan pada Pemilu 9 April lalu. Konsentrasi mereka akan banyak terganggu untuk pengembalian biaya tersebut. Belum lagi beban biaya lain-lain, termasuk biaya untuk menghadapi pencalonan pada pemilu mendatang. Ini akan sangat mengganggu pikiran mereka. Konsentrasi mereka lebih pada duit dan duit.

Kedua, banyak DPRD yang didominasi wajah baru. Beberapa contoh. DPRD Provinsi Jatim, di antara 100 anggota, hanya 18 orang lama. Yang 82 baru. DPRD Bojonegoro, di antara 50 anggota, wajah lama 15 orang. Sedangkan yang 35 new comer. Lamongan, wajah lama 18 orang, pendatang baru 32 orang. Kota Kediri, di antara 30 anggota, hanya 11 orang lama. DPRD Ngawi, di antara 45 anggota, yang wajah baru 27 orang.

Ketiga, para wajah baru tersebut (mohon maaf) bukanlah orang ''terbaik'' di parpolnya. Ini merupakan sisi lain setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan sistem suara terbanyak. Akibat putusan itu, caleg terpilih adalah yang perolehan suaranya terbanyak.

Dalam penyusunan DCT selama ini, parpol menempatkan orang-orang terbaiknya di nomor urut 1. Harapannya, jika parpol tersebut hanya mendapatkan 1 kursi di suatu dapil, maka kursi itu untuk caleg tersebut. Pola penyusunan DCT untuk Pemilu 2009 yang baru lalu juga masih seperti itu. Caleg nomor 3 ke bawah dianggap hanya sebagai pelengkap. Kata orang Jawa, digawe genep-genepan.

Tapi, ndilalah, untuk Pemilu 2009, MK membuat putusan baru. Caleg terpilih tidak lagi didasarkan pada nomor urut dalam DCT, melainkan suara terbanyak. Akhirnya, banyak caleg yang bukan nomor urut 1 ataupun 2, justru yang jadi (terpilih). Bahkan, banyak di antara mereka yang nomor 7, 8, 9, 10 yang terpilih. Logika sederhananya, mereka itu oleh parpolnya sendiri tidak dianggap sebagai kader terbaik.

Tapi, itulah realitas hasil Pemilu 2009. Suka atau tidak, ya itu kondisinya. Ini adalah salah satu kelemahan para wajah baru anggota DPRD kita yang baru. Mereka miskin pengalaman. Juga miskin kekuasaan (powerless) di parpol asal mereka.

Kekhawatiran lainnya adalah jeleknya lingkungan dan citra dewan selama ini. Image di masyarakat, dewan selama ini suka mbolos sidang. Kalau toh ikut sidang, mereka tidak serius (lebih banyak mengantuk atau bahkan tidur). Mereka suka ngelencer sing ora migunani rakyat, dan suka bermain-main yang ujung-ujungnya untuk nego-nego pribadi.

Karena itu, bagi DPRD hasil Pemilu 2009, rasanya, terlalu berat untuk bisa mengubah perilaku buruk tersebut. Melihat itu, rasanya, kita belum saatnya terlalu berharap kepada mereka. Bisa tidak lebih buruk daripada yang sekarang ini saja sudah beribu-ribu alhamdulillah.

Mundzar Fahman, mantan wartawan Jawa Pos, kini ketua Komisi Pemilihan Umum Bojonegoro. Tulisan ini pendapat pribadi.

Terorisme dalam "Reality Show"

2009-08-19T22:47:00.000-07:00

Drama penyergapan tersangka teroris di Temanggung, Jawa Tengah, begitu nyata di televisi. Emosi pemirsa pun teraduk-aduk dibuatnya. Inilah reality show sesungguhnya.

Menyaksikan liputan penyergapan liputan itu di Metro TV dan tvOne, seperti sedang menonton film perang. Ada adegan mengepung, menembak, dan ”mengebom” rumah persembunyian tersangka teroris.

Reporter tvOne di lapangan membuat suasana tampak kian mencekam dan genting. Ia menceritakan pergerakan polisi antiteror, memberi tahu penonton adanya suara orang mengerang kesakitan dari dalam rumah persembunyian itu.

Ia juga menceritakan bagaimana deg-degannya berada beberapa puluh meter dari lokasi penyergapan. Kadang cerita itu disampaikan sambil mengendap-endap dengan suara nyaris berbisik.

Liputan penyergapan itu berlangsung nyaris 18 jam mulai 7 Agustus malam hingga puncaknya 8 Agustus sekitar pukul 10.00-11.00. Selama itu, potongan adegan paling dramatis diulang-ulang. Kadang, televisi memberikan suara latar (artifisial) yang mengesankan suasana tegang atau heroik.

Suasana mencekam di Temanggung pun menjalar ke rumah pemirsa. Itulah kekuatan televisi. Sebuah peristiwa menjadi sangat dramatik karena hadir secara audiovisual. Kekuatan itu berlipat ganda karena teknologi satelit mampu menghadirkan semua peristiwa secara real time.

Jika peristiwa nyata masih kurang dramatis, pembuat berita bisa membuatnya lebih dramatis dengan mengulang-ulang gambar, menambah suara artifisial, atau grafis. Liputan peristiwa di sini dikemas seperti reality show.

Inilah yang dilakukan hampir semua pengelola televisi. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga Amerika Serikat. Bonnie M Anderson, jurnalis veteran, dalam buku News Flash (2004) mencatat, jaringan televisi seperti CNN dan NBC sejak awal tahun 2000 mendramatisasi berita dengan citraan artifisial. Cara ini cukup sukses mendongkrak jumlah penonton.

Liputan penyergapan di Temanggung juga mampu merebut perhatian pemirsa. Rating tvOne untuk liputan itu rata-rata 8 atau lebih tinggi dari rating sinetron paling ngetop saat ini yang rata-rata 5-7.

Pada saat puncak penyerbuan pukul 10.00-11.00, tayangan ini menarik perhatian 44 persen pemirsa. Di Metro TV, rating tayangan langsung itu rata-rata 5 dan merebut 28,2 persen pemirsa pada jam tayang yang sama.

Persoalan

Namun, liputan langsung seperti itu bukan tanpa persoalan. Bonnie mengatakan, ketika kamera dan mikrofon terus dinyalakan, reporter di lapangan tidak akan sempat mencari informasi, menelepon sumber, dan mewawancarai orang.

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Bimo Nugroho, menambahkan, pada liputan langsung seperti penyergapan di Temanggung, reporter cenderung menelan mentah-mentah semua informasi yang dia terima. ”Sikap skeptis tidak ada lagi,” ujar Bimo, Selasa (11/8).

Sialnya, kata Bimo, informasi yang diterima reporter ternyata keliru. Saat itu, tvOne dan Metro TV sempat memastikan gembong teroris Noordin M Top tewas dalam penyerbuan itu. Belakangan, yang tewas ternyata Ibrohim.

”Sudah liputannya penuh dramatisasi, informasi yang disampaikan salah pula. Ini bisa menyesatkan penonton,” tambah Bimo.

Wakil Pemimpin Redaksi tvOne Nurjaman Mochtar mengakui, dalam situasi kritis seperti penyergapan teroris, pihaknya tidak bisa segera mengonfirmasi semua informasi yang masuk. ”Yang terjadi akhirnya kami berspekulasi (soal tewasnya Noordin). Tetapi, kami juga menghitung probabilitasnya,” ujar Nurjaman, Jumat.

Pemimpin Redaksi Metro TV Elman Saragih mengatakan, pers memang seharusnya tidak boleh memastikan sesuatu yang belum pasti. ”Awalnya, kami menggunakan kata diduga, lalu diduga keras, tetapi akhirnya ikut-ikutan memastikan Noordin tewas,” tambah Elman, Kamis.

Pemikir Forum Studi Kebudayaan ITB Yasraf Amir Piliang melihat ada gejala hiperealitas dalam tayangan penyergapan di Temanggung.

Hiperealitas adalah istilah yang digunakan Baudrillard untuk menjelaskan keadaan di mana realitas runtuh oleh rekayasa citraan, simulasi, dan halusinasi. Hasil rekayasa itu lalu dianggap lebih nyata dari realitas sebenarnya.

Yasraf melihat gambar liputan itu diambil dari sudut-sudut terpilih. Suara latar artifisial ditambahkan untuk menimbulkan suasana tertentu.

Potongan gambar berikut efek dramatiknya yang disajikan berulang-ulang dianggap sebagai realitas. Apalagi, televisi ketika itu tidak berusaha merangkai peristiwa.

”Kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum dan setelah penyerbuan. Yang ada, beberapa sumber disuruh menafsir peristiwa itu.

Akibatnya, yang sampai kepada pemirsa sesungguhnya bukan informasi melainkan enigma (teka-teki),” ujar dia.

Itulah yang terjadi. Pemirsa diberi teka-teki: Noordin... bukan, Noordin... bukan.... Ah, ternyata bukan.

Oleh:Budi Suwarna

Kemerdekaan dan Reformasi Jilid II

2009-08-18T00:42:00.000-07:00

Dirgahayu Republik Indonesia 64 tahun.Dalam usia kemerdekaan yang tidak lagi muda—relatif hampir sama dengan rata-rata usia harapan hidup manusia Indonesia sekarang ini—, sepatutnya kita melakukan retrospeksi dan refleksi.

Dengan begitu kita dapat menghindarkan diri dari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi dalam sejarah; dan sebaliknya melangkah lebih pasti menuju Indonesia yang lebih jaya, berharkat, dan bermartabat baik ke dalam maupun ke luar.

Dalam retrospeksi dan refleksi itu,suatu hal sudah pasti: di tengah berbagai masalah dan agenda yang belum terselesaikan,Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir adalah Indonesia yang lebih demokratis dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya,baik di era Orde Lama maupun Orde Baru. Hal itu tidak lain berkat Reformasi (jilid I) yang terjadi sejak 1998 yang terbukti menjadi ”gerbang emas”menuju Indonesia yang demokratis.

Indonesia dengan transisi dan konsolidasi demokrasinya yang berjalan secara damai bagi sementara kalangan—khususnya para Indonesianis asing—merupakan salah satu dari “keajaiban Indonesia” (Indonesian miracles). Dengan tingkat keragaman, kesenjangan, dan masalah-masalah lain yang membebaninya, kalangan ini sulit membayangkan bahwa Indonesia bisa survive di tengah perubahan- perubahan yang begitu cepat dan berdampak luas dan panjang sejak bermulanya era Reformasi 1998.

Bahkan, sebaliknya, cukup banyak di antara mereka yang memprediksikan “skenario kiamat” (doomsday scenario) bahwa Indonesia segera mengalami proses “Balkanisasi”—terpecahbelah seperti terkeping-kepingnya wilayah Balkan di Eropa Timur–– begitu demokrasi diperkenalkan. Namun,menghapus segala bentuk skeptisisme itu, Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tapi malah sebaliknya terus melangkah dengan transisi dan konsolidasi demokrasinya.

Meski proses-proses demokrasi yang dijalankan Indonesia seperti terlihat dalam pemilu legislatif pada 1999, pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung 2004 dan 2009 tetap mengandung masalah- masalah tertentu, secara umum pengalaman Indonesia dengan demokrasi cukup mencengangkan banyak kalangan luar. Inilah “keajaiban Indonesia” yang sulit dipahami banyak orang—tidak hanya kalangan asing,tetapi juga bahkan sebagian warga Indonesia sendiri.

Sebab, bukan rahasia lagi, terdapat kalangan masyarakat Indonesia—meski jumlahnya relatif sangat kecil—yang menolak demokrasi karena bagi mereka, demokrasi yang berangkat dari prinsip vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) bertentangan dengan konsep politik yang mereka yakini bahwa vox dei vox populi (suara Tuhan adalah suara rakyat).Bagi mereka, tidak ada “kedaulatan rakyat”, yang ada hanyalah “kedaulatan Tuhan” (hakimiyyah Allah) yang bisa dipersoalkan lagi.

Adalah “keajaiban Indonesia” bahwa negara ini diberkahi pemahaman keagamaan “jalan tengah”— khususnya Islam yang merupakan agama yang dipeluk mayoritas mutlak bangsa Indonesia. Pemahaman dan praktik Islam “jalan tengah” (washat) memungkinkan negara ini tanpa kesulitan yang berarti menerima dan menerapkan demokrasi.

Hal ini sudah berlangsung sejak Indonesia secara resmi mencapai kemerdekaannya meski kemudian pengalaman demokrasi itu berubah-ubah, sejak “Demokrasi Liberal”,“Demokrasi Terpimpin”, “Demokrasi Pancasila”, dan terakhir “Demokrasi Reformasi”sekarang ini. Tidak kurang pentingnya, pemahaman “jalan tengah” itu ditopang mayoritas terbesar umat beragama, yang tergabung ke dalam ormas-ormas yang sering saya sebut sebagai religious-based civil society—masyarakat sipil (kewargaan atau madani) berbasis agama.

Penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta beberapa waktu lalu menemukan, umat beragama yang menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan ormas-ormas ini memandang demokrasi sebagai sistem politik paling tepat bagi Indonesia yang demikian plural dari berbagai segi. Mereka tidak melihat demokrasi sebagai sistem politik yang tidak cocok (incompatible) dengan agama—dalam hal ini Islam.

Karena itu ke depan, ormasormas yang juga memainkan peran penting sebagai civil society mestilah diberdayakan, bukan hanya untuk memastikan agar demokrasi terus dapat terkonsolidasi dengan baik,tetapi sekaligus juga guna memastikan tetap terpeliharanya paradigma tentang kesesuaian di antara Islam dan demokrasi.Tanpa pemberdayaan yang kontinu, bukan tidak mungkin argumen mereka yang menolak demokrasi mendapatkan kian banyak pendukung.

Dalam kaitan itu, kepemimpinan nasional sepatutnya menjalin komunikasi politik yang efektif dengan figur-figur masyarakat sipil dengan memberikan akses seluas- luasnya kepada mereka untuk berdialog dan menyampaikan langsung concern mereka. Sulitnya akses kepada kepemimpinan nasional dapat kontraproduktif dalam upaya pengembangan iklim sosial-politik dan bahkan keagamaan yang kondusif bagi kemajuan bangsa dan negara.

Jika Presiden SBY dalam pidato kenegaraannya menyambut Hari Kemerdekaan pada 14 Agustus lalu menyebut tentang perlunya reformasi gelombang kedua, hal itu mengisyaratkan tentang masih banyaknya agenda reformasi pasca-1998 yang belum selesai. Reformasi gelombang kedua itu dimaksudkan untuk membebaskan Indonesia dari dampak dan ekor krisis yang terjadi 10 tahun lalu.Jika reformasi “jilid II”ini berhasil, pada 2025 Indonesia dapat benar-benar bergerak menuju negara yang maju.

Pernyataan itu mengisyaratkan semacam optimisme meski tahun 2025 merupakan masa yang agaknya terlalu lama bagi Indonesia untuk bisa menjadi sebuah negara yang benar-benar maju. Memang—sekali lagi—masalahmasalah yang dihadapi Indonesia dewasa ini masih tetap saja sangat berat dan kompleks.Namun langkah- langkah terobosan perlu dilakukan sehingga dapat mencegah terjadinya akumulasi ketidakpuasan yang boleh jadi meledak sewaktu-waktu sehingga bukan tidak mungkin bisa mencabikcabik negara-bangsa ini.

Dalam konteks itu,konsolidasi demokrasi seyogianya diarahkan menjadi sistem politik yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Target ini hanya bisa dicapai dengan kebijakan dan program pembangunan afirmatif untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan berbagai bentuk kenestapaan kehidupan lainnya. Jika tidak, bukan tidak mungkin masyarakat kehilangan kepercayaan pada demokrasi yang pada gilirannya mendorong mereka untuk menerima alternatif-alternatif sistem politik lainnya.

Karena itulah ke depan, pengelolaan negara tidak bisa secara business as usual atau cepat berpuas diri dengan pencapaian tertentu—yang secara angka dan statistik kelihatan cukup membesarkan hati. Namun, sebaliknya, mestilah dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri untuk melakukan perubahan dan perbaikan sesegera mungkin.(*)

Azyumardi Azra,
Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tuduhan Salah ke Muhammadiyah

2009-08-11T23:26:00.000-07:00

Seiring dengan penyergapan orang yang diduga Noordin M. Top di Temanggung, Jawa Tengah, dan tertangkapnya beberapa orang yang ditengarai menjadi jaringan teroris oleh Densus 88, muncul tudingan bahwa ideologi Muhammadiyah telah menjadi inkubator akar radikalisme dan terorisme di Indonesia. Tuduhan itu didasari bahwa orang-orang yang tertangkap di Temanggung dan Amrozi -yang sudah dihukum mati- berasal dari keluarga Muhammadiyah.

Untuk menjernihkan persoalan tersebut, Sekretaris PP Muhammdiyah Abdul Mu'tie dalam wawancara di TVOne Sabtu malam (8/8) memberikan penjelasan secara terbuka. Intinya, Mu'tie membantah tudingan itu.

Muhammadiyah adalah organisasi dan gerakan Islam sosial yang berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka (1912 di Jogjakarta). Muhammadiyah didirikan untuk menghapus tradisi keberagamaan umat Islam di Jawa yang kental dengan "kesyirikan" paham kejawen. Juga melawan tekanan politik dari pemerintahan Hindia Belanda yang merugikan bangsa Indonesia.

Paham keberagamaan Muhammadiyah secara umum senantiasa didasarkan atas teks Alquran dan As-sunah. Melepaskan dan membebaskan diri ikatan mazhab fikih tertentu.

Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan dalil Alquran dan As-sunah (perkataan, perbuatan, penetapan dan pengakuan Nabi Muhmmad SAW) dianggap keluar dari teks Alquran dan As-sunah. Dalam hal fikih (hukum Islam), misalnya, Muhammadiyah berpaham "bebas mazhab". Artinya, tidak terikat oleh satu mazhab fikih saja. Sejauh paham keberagamaan mazhab fikh tersebut sesuai Alquran dan As-Sunah, itulah yang diterima paham Muhammadiyah. Tentunya dengan interpretasi-interpretasi kontekstual.

Sebuah pesan agama yang selalu diterjemahkan secara literal-tekstual memang akan menimbulkan kekakuan dan eksklusivitas dalam kehidupan beragama, bahkan bisa radikal dan fundamental. Salah satu contoh adalah pemahaman tentang jihad. Jihad jika diartikan secara literal-tekstual akan bermakna "qital dan muqotalah". Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan "memerangi musuh (orang yang mengufuri ajaran Allah)", sebagaimana dalam Al-Qomus Al-Fiqh dan Al-Qomus Al-Muhith dengan landasan Alquran dalam surat At-Taubah: 74, "Ya ayyuhannabiyyu jahidil kuffaro...". Artinya, perangilah orang-orang kafir! Dan berdasar hadits Nabi Muhammad SAW, "jahidil musyrikina". Artinya, lakukanlah jihad terhadap orang-orang musyrik!

Kata "jahidi" dalam ayat Alquran dan hadis di atas secara tekstual berarti memerangi orang kafir dan musyrik secara fisik atau qital dalam bahasa Arab. Berdasar pemahaman tekstual, ayat itu memerintah umat Islam agar memerangi orang-orang yang tidak sepaham dan tidak sesuai dengan ideologi tekstualitas Alquran dan As-sunah secara umum.

Dengan demikian, pemahaman dan pemaknaan terhadap pesan keberagamaan yang tekstualis, dalam konteks jihad misalnya -dari gerakan Islam mana saja dan dari siapa saja- sangat berpotensi menjadi akar radikalisme dan terorisme.

***

Lalu, apakah Muhammadiyah berpotensi menjadi pengeram dan penetas radikalisme-terorisme lantaran keberagamaannya berdasar langsung tekstualitas Alquran dan As-sunah? Jawabannya ''tidak". Asumsi bahwa pemahaman tekstualitas Alquran dan As-sunah yang ada di Muhammadiyah akan menggiring seseorang untuk berpikir radikal dan fundamental adalah kurang bijaksana, bahkan tidak benar.

Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Abdul Mu'tie, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan tidak berpaham radikalisme dan fundamentalisme, apalagi terorisme. Buktinya, Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai dasar dan ideologi berbangsa dan bernegara. Padahal, Pancasila bukanlah ideologi yang langsung berdasar tekstualitas Alquran dan As-sunah.

Tidak benar jika lantaran selalu berpaham Islam dengan dasar tekstualitas Alquran dan As-sunnah, Muhammadiyah dikatakan berpeluang besar untuk menjadi "inkubator" penetas radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme. Munculnya radikalisme dan terorisme semata-mata karena pemahaman individu (yang sekarang terorganisasi dalam jaringan teroris) yang tidak komprehensif dan tidak bisa mengontekstualisasikan pesan agama. Padahal, teks agama harus dipahami secara komprehensif dan kontekstual. Tidak bisa dipahami sepotong-sepotong.

Andaikan ada orang seperti Amrozi yang berasal dari keluarga Muhammadiyah menjadi teroris, bukan berarti itu akibat pemahaman tekstualitas keberagamaan Muhammadiyah. Tetapi, ada faktor eksternal dan mindset yang memengaruhinya. Realitasnya, terorisme yang meracuni otak Amrozi itu muncul setelah bertemu dan bergabung dengan jaringan teroris Dr Azhari dan Noordin M. Top.

Muhammadiyah tetap memahami teks-teks agama secara universal dan kontekstual; tidak radikal dan fundamental. Andaikan Muhammadiyah dikatakan "tekstual", boleh jadi tekstualitasnya hanya berkisar dalam hal ritual-vertikal kepada Tuhan agar bersih dari kesyirikan dan sinkretisme, atau dalam kamus Muhammmadiyah diistilahkan dengan "takhayul, bid'ah, dan khurafat" (TBC); bukan dalam hubungan sosial kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara (muamalah).

Sungguhpun demikian, harus diakui bahwa cara pandang yang kaku terhadap suatu teks agama secara umum memang akan membuat mindset seseorang menjadi eksklusif, radikal, dan fundamental. Contohnya, pemahaman jihad berdasar tekstualitas ayat dan hadis di atas, yang berarti memerangi secara fisik terhadap orang lain yang tidak sepaham. Padahal, jihad -menurut literatur fikih As-Syafi'i- tidak sesempit itu. Memerangi fisik hanya dalam konteks mempertahankan diri dan melawan orang yang menganiaya umat Islam. Sebab, tujuan substansial dari jihad adalah mengajak orang lain yang kufur dan syirik agar beriman dan berislam secara sempurna.

Dengan demikian, jihad lebih utama dan lebih bijaksana direalisasikan melalui dialog (As-Syeikh Ad-Dimyathi dalam I'anatuthalibin). Karena itu, pahamilah pesan agama dengan komprehensif dari berbagai sudut pandang secara kontekstual, kearifan, dan kebijaksanaan (wisdom). Akhirnya, terciptalah kedamaian dalam kehidupan. (*)

Abdul Wahid Shomad,
alumni Ponpes Sidogiri, Pasuruan; aktivis FAI-Tarbiyah Unmuh Malang

Zero Terror, Mungkinkah?

2009-08-10T21:06:00.000-07:00

Melihat serangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi di Tanah Air sejak 2000 menegaskan bahwa kita masih tidak berdaya menghadapi man-made disaster yang satu ini. Bom bunuh diri memenuhi karakteristik angsa hitam, suatu peristiwa outlier yang mustahil dilakukan oleh orang kebanyakan, berdampak luar biasa, dan kita berupaya merasionalisasinya.

Mengingat kehadirannya yang tak terduga, masihkah ada oportunitas untuk mencegahnya? Mungkinkah dibangun suatu early warning system untuk mendeteksi kehadirannya? Menihilkannya mungkin sebuah elusive goal. Negara adidaya seperti Amerika Serikat saja kecolongan, apalagi kita. Mereka yang selama ini terjebak pada praktek face and appearance profiling akan teperdaya. Kenyataannya, sistem pendeteksi konvensional tidak lagi mampu mengenali sang aktor berikut peralatannya.

Jebakan kebolehjadian Posterior
Berbagai liputan tentang pelaku aksi teroris selalu menyampaikan tipikal karakteristik umum pelakunya, di antaranya: (1) berkelakuan baik, (2) cenderung pendiam, (3) taat beragama, (4) cinta keluarga. Berdasarkan populasi dengan karakteristik di atas, kita bisa tuliskan kebolehjadian posterior (posterior probability), P(T|K) yang menjelaskan kebolehjadian terjadinya aksi teror, T jika diberikan kebolehjadian hadirnya orang-orang berkarakteristik di atas, K. Melihat kenyataan karakteristik umum tersebut di atas ada di sekitar kita dan memang melekat pada pelaku teror, maka P(T|K) selalu positif, seberapa pun kecilnya.

Sekarang tengoklah apa yang terjadi jika K adalah kebolehjadian hadirnya orang-orang berkarakteristik berikut: (1) penjahat, (2) pemabuk, (3) perampok dan seterusnya. Yang mengejutkan adalah P(T|K)-nya adalah nol. Apa yang salah dengan dua kebolehjadian di atas? Kita justru mencurigai orang-orang berperilaku baik sebagai pelaku teror. Di sinilah diperlukan kehatian-hatian ketika ingin mendeteksi peristiwa teror berdasarkan kebolehjadian posterior.

Untuk mengatasinya, karakteristik pemicu teror harus diubah. Sekarang tetapkan karakteristik pelaku teror adalah (1) memiliki kebencian, (2) berpandangan sempit, (3) tidak menghargai kehidupan. Contoh ketiga karakteristik ini cukup menjelaskan alasan melakukan bom bunuh diri. Di dalam diri pelaku dipenuhi oleh rasa kebencian yang mendalam; berpandangan sempit dalam berideologi. Sehingga untuk meniadakan kebolehjadian P(T|K) yang perlu dilakukan adalah bagaimana menciptakan kondisi yang mampu meredam karakteristik di atas. Tidak mudah memang. Tapi coba bayangkan jika masyarakat di sekitar kita adalah para pengapresiasi kehidupan, menghargai keragaman, sepertinya ancaman teror akan padam dengan sendirinya.

Peristiwa teror bom bunuh diri adalah suatu outlier. Memahaminya tidak bisa dengan menggunakan kerangka kenormalan. Tidak akan ada orang normal dalam kriteria kenormalan yang mau melakukannya. Mendeteksinya tidak bisa hanya menggunakan kriteria yang menyimpulkan mereka adalah bukanlah kita. Membangun sistem pendeteksi dini lebih merupakan qualifier. Untuk menghadapinya diperlukan pendekatan sistem; mengenali sistem pendestruksi nilai yang dijalankan oleh para aktor di balik kejadian teror.

Pendestruksi nilai
Aksi terorisme dalam bentuk apa pun dapat dilihat sebagai suatu proses transformasi yang mendestruksi nilai. Tidak ada satu pun dari kita yang bersedia menjadi pengkonsumsi output yang dihasilkan. Berbeda dengan proses pertambahan nilai yang dijalankan pelaku bisnis: menghasilkan sesuatu dari yang tidak bernilai menjadi suatu yang bernilai di mata konsumen.

Meskipun demikian, seperti halnya proses pertambahan nilai, proses pendestruksi nilai yang dilakukan oleh teroris juga melibatkan input-proses-output. Input dapat berupa sesuatu yang ditransformasi dan yang diperlukan untuk mentransformasi. Dalam aksi bom bunuh diri, input yang ditransformasi meliputi segala bahan, item, komponen yang diperlukan untuk merakit bom. Untuk mentransformasikan input tersebut diperlukan ahli pembuat bom, fasilitas, dan segala peralatan yang menunjang. Proses transformasi baru berlangsung jika aktor pendesain teror menjalankan tahapan desain, perencanaan dan pengendalian, serta perbaikan. Tahapan desain membicarakan lokasi perakitan, kapasitas bom, jejaring pasokan, teknologi bom. Setelah tahapan desain disiapkan, berikutnya pelaku teror merencanakan kapan waktu yang tepat untuk melakukan aksinya, membeli dan mengorder segala keperluannya. Berbeda dengan proses pertambahan nilai yang melibatkan pengendalian, dalam arti melakukan pengendalian kualitas selagi proses transformasi berlangsung, pelaku teror tidak melakukannya. Kualitas pengeboman diketahui setelah aksi teror. Pemimpin teroris akan mengetahui baik-tidaknya kualitas pengeboman setelah kejadian. Jika dianggap tidak baik, mereka akan melakukan proses perbaikan kualitas untuk aksi berikutnya.

Sebagai sebuah proses transformasi, keberhasilannya akan ditentukan oleh seberapa besar kemampuannya untuk mengatasi berbagai gangguan (noises) dalam menghasilkan output yang diinginkan. Sementara dalam proses pertambahan nilai kita berupaya meminimalkan terjadinya gangguan, sebaliknya menghadapi proses pendestruksi nilai ini kita justru harus menghadirkan banyak gangguan dan ketidaknyamanan kepada teroris. Untuk menggagalkan keluarnya output yang diinginkan teroris, pertama kita harus mencegah mereka dalam mendapatkan input yang diperlukan. Putus segala akses untuk mendapatkan bahan baku bom. Awasi segala pemain yang terlibat dalam rantai pasokan pembuatan bom. Juga hadirkan atmosfer di sekitar kita yang tidak akan menyuburkan keluarnya segala ide bom bunuh diri, apa pun insentifnya. Mungkin yang terakhir inilah yang terpenting. Tidak mudah memang, namun bukan suatu yang mustahil dilakukan.

Menghadapi aksi terorisme memerlukan pendekatan layaknya seorang ibu yang tidak akan pernah membiarkan bayinya jatuh dari dekapan. Zero terror harus menjadi target pencapaian dalam upaya menangani aksi terorisme. Itu dimungkinkan selama kita semua menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan.

Ade Febransyah,
Pengajar di Prasetiya Mulya Business School dan Penulis buku Menikmati Ketidakpastian

Jika Negeri Tanpa Oposisi

2009-08-07T23:10:00.000-07:00

Partai oposisi sudah sejak lama menjadi wacana yang menggoda dalam diskusi, debat, seminar, artikel, buku, majalah, literatur, dan sebagainya.

Menjadi sangat menggoda karena di masa Orde Baru semua orang takut bicara oposisi. Jangankan bicara oposisi secara terbuka, dua atau tiga orang berkumpul, kemudian membicarakan keburukan pemerintah,bisa langsung dianggap sebagai persekongkolan melawan negara alias subversif. Jadi bisa dimaklumi betapa lamanya kita terkekang dan takut beroposisi.

Situasi berubah drastis setelah reformasi bergulir pada 1998/1999. Semua orang sudah bebas bicara dan bertindak apa saja, Indonesia mengalami euforia politik luar biasa.Pemerintahan masa transisi mampu memberikan jalan bagi pelaksanaan pemilihan presiden langsung untuk kali pertama dalam sejarah pada 2004.

Partai-partai politik tumbuh menjamur, meskipun kemudian banyak yang berjatuhan karena seleksi alamiah. Fungsi dan wewenang DPR pun mengalami lompatan sangat besar di masa reformasi.Mereka benar-benar berfungsi sebagai lembaga kontrol pemerintah, bukan tukang stempel atau lembaga pengesahan bagi pemerintah.Ini berarti checks and balances sebagai landasan penting berdemokrasi sudah diberi ruang.

Wakil-wakil rakyat yang telah memperoleh mandat suci tidak boleh main-main dengan kepercayaan yang mereka sandang. Demikian pula parpol yang hidupnya bergantung pada dukungan rakyat. Terlebih presiden dan wakil presiden terpilih yang telah mendapatkan kepercayaan dari puluhan juta orang untuk menuntaskan harapan besar mereka.

Berkaca pada semangat itu, kita mengingatkan kembali pentingnya oposisi sebagai penopang sistem checks and balances dalam berdemokrasi. Karena akhir-akhir ini sudah ada tanda-tanda dari elite parpol bahwa beroposisi itu tidak berguna lagi,tidak seksi lagi,tidak menggoda lagi.

Parpol kita (terutama para elitenya) memang belum ada yang memiliki karakter kuat untuk beroposisi jika kalah dalam pemilu.Berpolitik masih dipahami secara sempit sebagai cara untuk mencari kekuasaan ataupun mendapatkan akses kekuasaan.

Bagi yang menang ya sudah seharusnya mereka yang mendapatkan kekuasaan.Tapi yang kalah pun tetap bermanuver dengan segala cara agar tetap mendapatkan akses ke kekuasaan. Godaan kekuasaan memang sulit untuk ditaklukkan.

Semakin banyaknya parpol yang ingin merapat ke koalisi parpol pendukung pasangan SBY-Boediono adalah tanda-tanda meredupnya api kecil oposisi yang mulai menyala lima tahun belakangan.Angin kekuasaan yang bertiup kencang pasti akan memadamkan api kecil itu.

Sungguh sayang kalau kita gagal menjaga agar api kecil itu tetap menyala. Sulit membayangkan bagaimana jalannya sidang-sidang DPR nanti kalau partai-partai politik besar dan berpengaruh sudah merapat ke kekuasaan. Tidak ada perdebatan,tidak ada adu argumen yang sesekali boleh diikuti gebrak meja.Mayoritas anggota parlemen akan bersuara sama dengan pemerintah.

Kalaupun ada yang berani menentang, jumlahnya tidak akan signifikan dan mampu memengaruhi pengambilan keputusan. Tanpa oposisi, demokrasi akan mati suri. Bibit-bibit otoritarianisme akan menjadi virus yang sangat berbahaya yang bisa menyerang kapan saja.

Karena itu,dengan segenap keteguhan hati kita menggugah agar para elite parpol tidak hanya memikirkan bagaimana nikmatnya kekuasaan. Oposisi adalah tindakan luhur,mulia,dan ksatria.Oposisi adalah investasi besar jangka panjang yang akan menyejukkan kehidupan demokrasi.(Tajuk Sindo)

Polisi dan Media Massa

2009-08-07T19:50:00.000-07:00

Sejak peristiwa pengeboman Hotel JW Mariot dan Ritz Carlton pada 17 Juli lalu, media massa gencar memberitakan dengan berbagai sisi analisis dan versi. Apalagi media massa elektronik televisi yang punya daya jelajah dan kecepatan menembus batas ruang dan waktu. Beberapa hal dapat kita kaji bahwa dampak pemberitaan kasus teroris di Indonesia sangat vulgar. Antara lain, beberapa televisi swasta yang melakukan investigative depth reporting secara terus-menerus menyajikan vis cctv dua hotel tersebut bisa berdampak buruk, yaitu mengajari penjahat (teroris) makin pintar?

Pers memberitakan setiap detik perkembangan penyelidikan dan penyidikan sehingga membuat penyidik kebingungan karena hasil penyidikannya langsung dilansir media. Muncul pertanyaan. Bagaimana seyogianya media massa memberitakan kasus teroris? Kasus teroris termasuk extraordinary crime , cara penyajian beritanya pun harus extraordinary ? Contoh Amerika Serikat negara paling demokratis memperlakukan kasus teroris sangat ketat, penyidikannya tidak bisa diakses media juga tempat penahanan para tersangka teroris tak boleh diakses media massa.

Lazarsfeld, kriminolog AS, mengajukan pertanyaan provokatif. Sejauh apa pengaruh liputan kejahatan (kriminalitas) melalui media massa? Lazarsfeld menyimpulkan, liputan kriminalitas oleh pers memang bukan penyebab utama ( causing factor ), tetapi menjadi faktor pendukung ( countributing factor ) tumbuh dan berkembangnya kriminalitas yang makin pintar dan canggih.

Berangkat dari sini, kita jadi tahu, peliputan kejahatan oleh media massa, ternyata juga dapat menjadi semacam 'kursus' bagi penjahat atau para kandidat penjahat. Mungkin ini salah satu sisi negatif pers, kalaulah tak mau disebut akibat kesembronoan pers dalam menyajikan berita kriminalitas. Beberapa kasus kejahatan hasil penyidikan polisi, pelakunya menyatakan, kejahatan tersebut diilhami dari pemberitaan pers, juga dari film serial televisi. Tentu ini sangat menarik dikaji lebih mendalam.

Peradaban
Kepolisian menjadi sumber berita yang tak pernah kering. Tugas dan pekerjaan polisi memiliki kadar human interest sangat tinggi. Tetapi, hendaknya dengan arif kita bertanya, seyogiakah setiap kejahatan disajikan secara rinci? Ada adagium populer Crime is the shadow of civilization (kejahatan bayang-bayang peradaban). Penyajian kejahatan di media, secara tidak langsung ikut memengaruhi mutu pers. Semakin pers mampu menyeleksi secara ketat kasus kejahatan mana yang bisa diberitakan atau diulas menunjukkan pers tersebut bermutu tinggi.

Contoh pers Barat yang masyarakatnya lebih maju. New York Times , misalnya, dengan oplah 40 halaman setiap hari, berita tentang kriminalitas paling banyak hanya 2 buah. Bandingkan dengan pers di Indonesia, hampir 30 persen beritanya tentang kejahatan, bahkan ada koran nyaris 100 persen memberitakan kasus kejahatan. Hendaknya pihak pers menyadari jika pemberitaan kejahatan secara menggebu-gebu, lebih banyak negatif ketimbang positif. Setidaknya mengganggu penyidikan, dapat membingungkan atau meresahkan masyarakat dan bahkan menggagalkan pembangunan, terutama di sektor pariwisata dan para investor asing. Data yang kita catat, banyak investor asing lari dari Indonesia, demikian pula calon wisata asing yang membatalkan kunjungannya.

Dua kutub
Ada dua kutub yang berbeda antara media massa dengan polisi dalam penyajian berita kriminalitas. Perbedaan paling dominan adalah pihak pers ingin menyajikan berita tentang kriminalitas secara rinci, detail, dan cepat segera. Sedangkan, pihak kepolisian tidak menghendaki demikian. Alasannya, berita kriminalitas secara rinci dan detail dapat menyulitkan proses penyidikan maupun pengadilan dalam rangka criminal justice system .

Dan, penyidikan tak bisa dilakukan segera karena harus membuat terang sebuah kasus yang berupa rimba raya gelap belum diketahui siapa pelaku, korban, saksi, dan bagaimana mengurai alat bukti. Penyidikan menggunakan scientific crime investigation multi disiplin ilmu dilakukan secara cermat dan hati-hati karena di dalamnya menyangkut nasib seseorang dan hak asasi manusia. Namun, kita juga tidak menutup mata berbagai segi positif pers membantu penegakan hukum. Keberhasilan Polri dalam membina kamtibmas melalui media massa juga kita rasakan.

Khusus terhadap sistem penyajian berita kriminalitas yang sering kita jumpai di media massa, ada baiknya kita kaji ulang analis pakar jurnalistik Amerika, Crister Burger (1975). Ia mengatakan, tugas polisi yang sangat rumit itu masih sering ditambah rumit oleh pers, karena pemberitaan yang 'sembrono'. Ini terjadi, karena pada dasarnya seorang wartawan mencari berita bukanlah untuk sumber berita yang ditanyai, melainkan untuk publiknya dan si wartawan ingin memuaskan publik sepuas-puasnya (Christer Burger; How To Meet The Press , Harvard Busssines Review, page 62, 1975).

Karena pers ingin memuaskan publik sepuas-puasnya, lalu ditempuh berbagai cara bagaimana mendapatkan berita walau sering melampaui prosedur yang seharusnya ditaati. Contoh pers mewancarai keluarga korban atau keluarga tersangka di Barat harus dihindari, karena sumber berita macam itu sangat subjektif akan membingungkan publik dan bisa memengaruhi juri di pengadilan. Justru, ini dilakukan pers kita. Sering menjadikan sumber berita subjektif. Kasus pengeboman JW Mariot dan Ritz Carlton pun mengalami nasib yang sama. Bukan hanya membingungkan publik, tapi membingungkan kepolisian yang sedang melakukan penyidikan.

Satu hal penting diketahui, pers Barat meski menganut sistem pers liberal, namun tetap menjunjung tinggi kaidah-kaidah hukum dan peradilan. Tidak mengusik saksi-saksi kejahatan atau pelaku kejahatan yang telah di tangan penyidik demi kepentingan proses peradilan. Bagaimana KUHAP kita? Mementingkan kemanusiaan dengan porsi berlebihan, hak tersangka sangat dominan tanpa melihat kepedihan korban. Mungkin titik ini cukup memengaruhi sistem pemberitaan kriminalitas?

Belajar dari kenyataan ini, jika sistem pemberitaan kriminalitas tak diubah, akan timbul berbagai persoalan. Antara lain, pers akan dapat menyulitkan penyidikan. Pers akan menjadi sarana kursus penjahat dan calon penjahat, pers akan terjebak pada kancah trial by the press .Saran penulis perlu langkah koordinatif antara penegak hukum, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan pers memformulasi sekaligus mereformasi permasalahan ini.

Anton Tabah,
Brigjen Polisi, Staf Ahli Kapolri, Kolumnis

Terjajah Kemiskinan

2009-08-06T21:09:00.000-07:00

Bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya pada 64 tahun yang lalu, namun sebagian rakyat Indonesia belum benar-benar merdeka dari kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Indonesia pada 2008 (15,42 persen) menurun sekitar 2 persen dibanding persentase pada 1996 (17,47 persen). Jika dilihat dari jumlah absolut, jumlah penduduk miskin meningkat dari 34,01 juta (1996) menjadi 34,96 juta (2008) (Badan Pusat Statistik, 2008).

Presiden sudah berganti empat kali sejak Soeharto lengser dan setiap pemerintahan mengaku sudah berusaha keras mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dengan mengalokasikan triliunan rupiah untuk membiayai berbagai program kemiskinan, namun angka kemiskinan tidak menurun secara berarti. Selama kurun waktu 2006-2008, pemerintah SBY telah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp 142 triliun untuk pos bantuan sosial yang digunakan untuk program-program pengentasan masyarakat miskin.

Ratusan triliun rupiah dan berbagai macam program seolah-olah tidak efektif mengentaskan masyarakat miskin. Melihat kondisi ini, tentu ada sesuatu yang salah dari sisi kebijakan atau bahkan paradigma pengentasan masyarakat miskin itu sendiri yang salah. Terdapat dua paradigma yang perlu diluruskan dalam pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Pertama, pemerintah selama ini memandang kemiskinan hanyalah angka-angka statistik bisu yang harus diturunkan persentasenya dari tahun ke tahun sebagai salah satu indikator kesuksesan dalam menjalankan roda pemerintahan. Konsekuensi dari paradigma ini, pemerintah berusaha keras menurunkan angka kemiskinan secara instan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Hal ini dilakukan dengan jalan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan populis, seragam, dan mengabaikan kearifan lokal yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan sekaligus menarik simpati masyarakat. Kebijakan ini hanya akan menurunkan kemiskinan secara semu, di mana ketika program-program pemerintah berhenti, kelompok miskin akan kembali menjadi miskin.

Sudah seharusnya kemiskinan tidak hanya dipandang sebatas angka, melainkan sebagai entitas yang hidup dan berkembang menurut dimensi ruang dan waktu. Kemiskinan yang bersifat hidup dan berkembang dalam dimensi waktu mengharuskan pemerintah memutus lingkaran hidup/rantai kemiskinan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang kaya mati meninggalkan kekayaan dan pendidikan bagi anak-anaknya, sedangkan orang miskin mati mewariskan kemiskinan dan kebodohan bagi anak-anaknya.

Keluarga miskin tidak mampu memberikan asupan gizi dan fasilitas pendidikan yang memadai bagi anak-anaknya. Kombinasi kekurangan gizi dan pendidikan yang rendah akan menghasilkan generasi kurang berkualitas, serta tenaga kerja tidak produktif, bergaji rendah, dan tidak kompetitif. Karena itu, anak dari keluarga miskin akan terjebak dalam kemiskinan kembali. Di sisi lain, anak dari keluarga kaya memperoleh asupan gizi, fasilitas pendidikan, jaringan, dan akses pengetahuan yang prima. Kombinasi berbagai hal tersebut, serta tambahan warisan dalam jumlah besar, menjadikan anak-anak dari keluarga kaya generasi berkualitas, bergaji tinggi, dan kompetitif, sehingga mereka sulit jatuh dalam jurang kemiskinan. Karena itu, untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan memutus lingkaran kemiskinan, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan "Robin Hood": mengambil sedikit kesenangan/harta dari kelompok kaya melalui pajak barang warisan (selain BPHTB), dan hasilnya digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan perbaikan gizi bagi kelompok miskin.

Paradigma kedua yang perlu diluruskan adalah, paradigma pengentasan masyarakat miskin dengan memberikan ''ikan'' atau ''kail''. Sudah selayaknya perdebatan kebijakan memberikan ikan atau kail diberhentikan karena keduanya bersifat saling melengkapi. Kebijakan memberikan "ikan", seperti BLT, yang akan sangat menolong golongan tidak produktif, misalnya kelompok lanjut usia, perlu diteruskan. Sedangkan kebijakan memberikan "kail", seperti kredit usaha dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sangat cocok bagi kelompok usia produktif. Paradigma pengentasan masyarakat miskin seharusnya tidak hanya memberikan ''ikan'' dan/atau ''kail'', tetapi harus ditambah dengan paradigma "pencipta", di mana kelompok miskin dibekali pengetahuan agar bisa membuat kail untuk mencari ikan sendiri. Kebijakan ini bersifat jangka panjang dan hanya bisa dilakukan dengan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan yang hasilnya baru terasa 15-20 tahun mendatang. Alokasi 20 persen APBN seharusnya tidak hanya digunakan untuk pendidikan formal, tetapi digunakan juga untuk program makanan tambahan/gizi bagi anak-anak usia SD melalui program makan siang di sekolah.

Kebijakan ala Robin Hood tidaklah menguntungkan secara politik, sedangkan investasi di sektor pendidikan/kesehatan hasilnya tidak bisa dilihat secara instan selama lima tahun berkuasa. Karena itu, pemerintah akan setengah hati untuk menjalankan dua kebijakan di atas. Tetapi, tanpa keberanian dan kebijakan radikal, mungkin kita akan dijajah oleh kemiskinan selamanya.

Teguh Dartanto,
MAHASISWA DOKTORAL UNIVERSITAS NAGOYA, JEPANG

Belajar Hidup dari Mbah Surip

2009-08-05T23:37:00.000-07:00

SOSOK bersahaja itu telah meninggal dunia. Dia meninggalkan kesan yang sungguh membanggakan. Semua orang mengenang kebaikan-kebaikannya, pun humor dan semangat hidupnya yang tak pernah padam. Mbah Surip menjadi oase di tengah kerontang kejernihan pikir dan sikap yang saat ini begitu kentara ada di sekitar kita.

Mbah Surip adalah sosok yang pantang menyerah menghadapi kesulitan hidup. Pantang menyerah dengan ejekan orang lain. Pantang mundur atas identitas diri yang dianggap sebagai orang bodoh, meski sejatinya dia terpelajar.

Komitmen dan Ketekunan

Kalau kita membaca kisah para orang sukses dan orang yang mendapatkan kebahagiaan, akan kita temukan sebuah simpulan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki ketekunan dan komitmen di atas manusia kebanyakan. Inilah yang dimiliki dan dipraktikkan Mbah Surip.

Mbah Surip mengajari kita tentang betapa fundamentalnya ketekunan dan komitmen ini. Kesuksesan yang dia peroleh adalah di antara hasil ketekunan dan komitmen itu. Ketekunan dan komitmen bagi orang-orang sukses ibarat makanan yang bisa meningkatkan semangat, vitalitas, dan kerja keras. Dengan demikian, mereka tidak akan pernah tidak melakukannya. Artinya, ketekunan dan komitmen akan terus mereka praktikkan dan proklamasikan.

Sebaliknya, orang yang gagal adalah orang yang tidak memiliki ketekunan dan komitmen tersebut. Mereka mudah sekali mengeluh dan putus asa. Ada aral kecil saja, cita-cita yang tadinya bertengger di puncak rasionalitas langsung menyusut-habis. Langkah yang tadinya begitu semangat, dengan sedikit masalah menghadang, seketika itu pula limbung.

Para orang sukses dan orang yang berhasil memeluk kebahagiaan begitu memegang teguh komitmen untuk maju dan berubah. Bagi mereka, komitmen untuk sukses dan bahagia harus diperjuangkan dengan sekuat tenaga. Pasalnya, bagi mereka, komitmen adalah "janji" dalam diri dan kepada diri sendiri. Karena sudah berjanji, mereka pun akan berusaha menepatinya. Janji ini disikapi dengan senang ceria dan riang hati. Eksesnya, mereka dengan mantap menjalani kehidupan ini, meski pelbagai cobaan dan badai penghalang selalu merongrong.

Sama hal dengan ketekunan, mereka pun menjadikannya kekasih ketika menjalani, menyapa, dan menyambut hidup dan kehidupan. Ketekunan selalu mereka sandang setiap menjejakkan kaki, di mana pun dan kapan pun. Pada kehidupan sehari-hari, misalnya, ketekunan dipraktikkan dengan anggun. Dalam kehidupan berkeluarga, entah sebagai anak, orang tua, atau bagian keluarga yang lain, ketekunan juga diamalkan. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat.

Mbah Surip berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, siapa pun itu. Dia memiliki niat mulia, yaitu agar semua rakyat Indonesia senang dan bahagia. Sikap inilah yang seharusnya dimiliki para pemimpin bangsa ini, sebab mereka adalah wakil rakyat: mereka bertanggung jawab atas kehidupan rakyat.

Rendah Hati

Banyak yang memberikan simpulan bahwa orang yang kelihatan seperti orang pasif dan terkesan menunggu, atau bahkan suka mengalah, adalah orang yang lemah. Pertanyaannya, apa memang demikian? Jawabannya adalah belum tentu dan bahkan tidak.

Bahkan, pada momentum-momentum tertentu, mereka yang terkesan diam dan lemah adalah mereka yang sukses dan mereka yang berhasil hidup dalam gelimang kebahagiaan. Atau pula, merekalah orang yang sebenarnya sukses dan besar itu, yang menyembunyikan keberhasilannya dalam baju kebersahajaan.

Sikap rendah hati yang tecermin dalam sikap diam dan lebih cenderung wait dan see, merupakan indikasi kebesaran jiwa. Itu pula yang dipraktikkan Mbah Surip, walaupun dia mendapatkan kesuksesan. Meski pula memiliki pengetahuan yang tidak kalah dengan parah aktivis, mahasiswa, dan juga dosen -apalagi Mbah Surip pun telah melanglang buana ke banyak tempat di dunia, yang belum tentu pengalaman ini dimiliki orang-orang di atas- Mbah Surip tidak menunjukkan itu.

Dia lebih asyik dalam kerendahan hati. Ketika banyak orang yang sebenarnya tidak memiliki ilmu namun mengaku-aku berilmu, hal itu pantang dilakukan oleh Mbak Surip. Dia merendahkan hati dan senantiasa berusaha memberikan kebahagiaan bagi orang lain, tanpa pernah mengatakan bahwa dia adalah orang terpelajar. Dia tahu, tapi tidak ingin orang lain tahu ketahuannya itu.

Alangkah indah jika semua rakyat bangsa ini, khususnya para pemimpin, politikus, dan akademisi (orang-orang terpelajar) mempraktikkan sikap rendah hati ini. Sebab, sikap rendah hati membimbing untuk bersikap jujur, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.

Sikap koruptif dan anarkis yang banyak kita temukan pada banyak orang di negeri ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kerendahan hati, sehingga mereka tidak jujur dan melakukan hal-hal tidak manusiawi. Mbah Surip mengajari kita bagaimana memakni, memahami, dan menjalani hidup.

Maka dari itu, jika kita ingin merengkuh kesuksesan dan kebahagiaan, bersikap rendah hati merupakan keharusan. Sebab, sikap itu tidaklah merupakan sebuah kelemahan, apalagi kesalahan dan kekalahan. Sebaliknya, sikap rendah hati membuat kita memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dan langkah sendiri.

Semua orang sukses dan bahagia adalah mereka yang bebas. Artinya, mereka bisa menentukan sendiri apa yang harus dipikirkan, apa yang harus dipilih, dan apa yang harus dilakukan. Ketika kita bersikap demikian, semua arah pikiran dan sikap kita akan bermuara pada kreativitas dan orisinalitas.

Selain itu, sikap rendah hati mampu mengatasi rasa tidak tahu. Alhasil, semua hal akan kita pahami maksudnya, yang kemudian kita pun mampu memberikan pengaruh positif di dalamnya.

Mbah Surip, apa yang engkau pahat akan selalu menjadi pengingat bagi generasi setelahmu. Kebijaksanaan dan kearifan yang engkau tunjamkan akan terus mengabadi. Terima kasih dan selamat jalan, Mbah Surip. (*)

*) Asef Umar Fakhruddin , peneliti di Center for Developing Islamic Education (CDIE) UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta.

Tentang Saya

2009-08-05T23:20:00.000-07:00

Saya adalah seorang blogger sejak tahun 2007. Mengelola beberapa blog diantaranya Bojonegoro-Surabaya dan Asli Bojonegoro

Tentang Blog Ini

2009-08-05T23:14:00.000-07:00

Blog ini berisi kumpulan opini pilihan yang saya ambil dari beberapa media cetak di Indonesia.

Arsip konten media cetak yang ditampilkan di website resminya biasanya cuma bertahan beberapa bulan saja. Sehingga terkadang ketika kita mau membuka konten setahun yang lalu sudah tidak bisa kita temukan lagi. Makanya saya buat blog ini untuk menampung konten lama.

Karena template blog ini sangat minimalis maka tidak menerima pemasangan banner. Kalau tukar link boleh dehh...

Semoga bermanfaat.